Jumat 08 Mar 2019 17:14 WIB

Moeldoko Ingin KKB di Papua Disebut Kelompok Separatis

Status Kelompok Kriminal Bersenjata dinilai jadi kendala.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Nur Aini
Proses evakuasi 10 pekerja oleh tim gabungan TNI-Polri di Nduga, Papua, seusai insiden pembantaian pekerja yang dilakukan kelompok bersenjata pada Rabu (12/12).
Foto: dok. Polda Papua
Proses evakuasi 10 pekerja oleh tim gabungan TNI-Polri di Nduga, Papua, seusai insiden pembantaian pekerja yang dilakukan kelompok bersenjata pada Rabu (12/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan KKB Papua lebih baik disebut sebagai kelompok separatis sehingga akan mempermudah TNI dalam melakukan penumpasan. Ia menilai nama kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menjadi salah satu kendala bagi TNI untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Saya sudah pernah menyampaikan perlunya mengevaluasi lagi nama itu, kelompok kriminal bersenjata. Pertanyaannya, benar, enggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan, tegas saja. Kalau kelompok separatis, ya, kelompok separatis,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (8/3).

Baca Juga

Ia berpendapat, perubahan nama KKB menjadi kelompok separatis dapat menaikkan status operasi penumpasan kelompok tersebut di Papua. Sebab, nama KKB justru membatasi tugas TNI dalam melakukan penumpasan.

“Sehingga status operasinya ditingkatkan karena, kalau terus-terusan (bernama) kelompok kriminal, nanti TNI terus-terusan jadi santapan mereka. TNI melihat ini kekuatan, tapi enggak bisa gue di depan, harus polisi yang di depan,” ungkapnya.

Moeldoko menilai, masalah status KKB ini perlu dibahas lebih lanjut, baik dengan Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Sebab, selama ini, tak sedikit prajurit TNI yang justru menjadi korban serangan KKB di Papua.

“Memang ada mempertimbangkan politik luar negeri, implikasi-implikasi berikutnya, tetapi jangan terus pembatasan-pembatasan itu mengorbankan prajurit. Berapa prajurit jadi korban? Beberapa saat lalu korban, sekarang korban lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menginstruksikan TNI dan Polri untuk menyelesaikan persoalan KKB di Papua. Menurut dia, penangkapan anggota KKB terkendala medan yang sulit.

“Iya, ini sudah saya perintahkan sejak peristiwa yang pertama dulu untuk dikejar, diselesaikan,” ujarnya seusai meresmikan tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung.

Sebelumnya, terjadi penyerangan terhadap pos TNI oleh KKB Papua. Baku tembak antara KKB dengan TNI pun terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, pada Kamis lalu.

Menurut Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Adi, penyerangan diduga dilakukan oleh 50-70 orang dari KKB pimpinan Egianus Kogoya. Akibatnya, tiga orang prajurit TNI gugur dalam penyerangan itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement