REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Laksana Tri Handoko menghadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Jumat (8/3). Keduanya menghadap JK untuk berkonsultasi mencari solusi penyelesaian polemik reorganisasi yang terjadi di LIPI.
"Dengan bapak wapres dan Kalipi (kepala LIPI) ini adalah pertemuan melakukan sinkronisasi antara pegawai-pegawai yang ada di LIPI, tentang terjadinya reorganisasi," kata Nasir di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (8/3).
Menurut Nasir, Wapres JK menyarankan agar dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu kebutuhan reorganisasi dengan target yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Dengan begitu, reorganisasi menyesuaikan target yang akan dicapai LIPI.
"Masukan dari Pak Wapres, lakukan sinkronisasi, antara target yang akan dicapai dengan struktur organisasi yang dilakukan direorganisasi," kata Nasir.
Nasir mengatakan untuk sementara reorganisasi yang sudah berjalan diberhentikan sementara. Hal ini untuk meredam polemik yang terjadi di dalam LIPI seraya berdialog dengan pihak yang tidak setuju dengan reorganisasi tersebut.
"Sementara berhenti dulu, supaya tidak gaduh. Nanti akan kami ajak bicara detailnya apa sih yang diinginkan mereka," kata Nasir.
Ia juga mengimbau agar pegawai tidak khawatir bahwa reorganisasi akan memberhentikan para pegawai LIPI. "Imbauannya ya jangan khawatir. Mereka kan isunya pemberhentian oegawai. Kan tidak ada pemberhentian pegawai, tidak ada pemberhentian pegawai di LIPI," kata Nasir.
Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menilai penting dilakukannya reorganisasi di dalam LIPI. Handoko mengungkap keinginannya memaksimalkan penelitian di LIPI. Menurutnya, dari 4.500 yang dimiliki LIPI, dua ribu merupakan peneliti, sementara 2.500 lainnya administrasi pendukung.
"Jadi ini saja sudah jomplang, nah kita harus melakukan sesuatu supaya ada efisensi," kata Handoko.
Karenanya, reorganisasi tersebut ingin mengoptimalkan pegawai LIPI sesuai peruntukannya. Hal ini karena banyak administrasi pendukung lebih banyak di pusat-pusat penelitian.
"Sehingga isinya pusat penelitian 60 persen itu administrasi, sedangkan 40 persen peneliti. kan itu lucu. jadi kita tarik kan ke pusat sehingga pusat penelitian hanya mengurusi penelitian saja, sedangkan itu jadi urusan sekretariat utama," kata Handoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
