REPUBLIKA.CO.ID, ACEH SELATAN -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menjelaskan soal cuti Presiden Joko Widodo pada saat kampanye menjawab sindiran dari cawapres 02 Sandiaga Uno. Joko Widodo sebagai capres pejawat mengambil cuti jika menjalankan tugas di luar tugas kenegaraan.
Hasto menegaskan, jika Jokowi melakukan tugas di luar tugas kenegaraan, misalnya melakukan silaturrahmi dengan masyarakat, tentunya setelah mengambil cuti. Namun, ia menerangkan, sebagai presiden dan sebagai kepala negara, jabatan tersebut melekat dengan Jokowi. "Karena tugas-tugas kenegaraan tidak bisa digantikan oleh orang lain," kata Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di Aceh Barat Daya, Kamis (7/3).
Menurut Hasto, sebagai presiden dan sebagai kepala negara, Joko Widodo memiliki tanggung jawab untuk bekerja membangun bangsa dan negara. Dia menjelaskan, Jokowi akan mengambil cuti sesuai dengan Peraturan KPU, tetapi jabatan sebagai presiden itu tidak bisa terlepas karena cuti.
"Jabatan presiden dan kepala negara, tidak bisa dialihkan karena cuti. Meskipun beliau cuti kampanye, jabatan presiden tetap melekat dalam diri Bapak Presiden Jokowi," kata Hasto.
Saat ditanya apakah nantinya masa kampanye terbuka Jokowi akan mengambil cuti, Hasto membenarkannya. Menurut Hasto, Jokowi akan berkoordinasi dengan KPU RI untuk mengatur soal cuti kampanye.
"Ya akan ada beberapa skala prioritas. Katakanlah misalnya Pak Jokowi sedang cuti sekalipun, ketika kepentingan bangsa dan negara memanggil, beliau tetap akan bekerja," tandas Hasto.
Sebelumnya, Sandiaga Uno menyindir cuti kampanye yang tidak digunakan capres petahana Joko Widodo alias Jokowi. Sandi mengaku, sangat nyaman saat berkampanye tanpa difasilitasi uang negara. Dia pun telah memilih mundur dari jabatan Wagub DKI Jakarta, sekalipun punya kesempatan untuk cuti.
Sementara itu, Hasto Kristiyanto berada di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, dalam rangkaian kegiatan Safari Politik Kebangsaan X ke Aceh, pada 6-9 Maret 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
