REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengajak seluruh ulama dan tokoh masyarakat di Provinsi Aceh untuk tetap menjaga persatuan ditengah perbedaan pandangan politik. Ia mengatakan keragaman atau perbedaan pandangan politik ini jangan sampai menghasilkan dengan cara-cara tidak sehat.
"Apalagi dengan menebarkan fitnah yang akibatnya tidak hanya kepada calon yang tampil, apakah caleg atau capres, tapi keutuhan bangsa ini secara keseluruhan," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan pernyataan Presiden dalam acara pertemuan dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh di Istana Negara pada Selasa (5/3).
Menurut Lukman, Presiden menitipkan kepada ulama agar masyarakat senantiasa menjaga kerukunan. Dalam acara itu, sejumlah ulama juga menyampaikan pandangannya mengenai pemerintahan.
Para ulama juga meminta klarifikasi kepada Presiden Jokowi soal isu kabar bohong antek PKI, pro-asing, hingga isu tidak memerhatikan umat Islam. Menurut Lukman, para ulama juga berkenan mendukung Presiden untuk mengklarifikasi isu-isu fitnah tersebut kepada masyarakat.
"Mereka mengharapkan Presiden tidak lagi diam saja menyikapi isu-isu yang tidak berdasar dan meminta Presiden lebih tegas menjawab dan klarifikasi isu-isu yang berkembang di media sosial yang tidak benar," jelas Lukman.
Sebanyak 94 ulama dan tokoh masyarakat Aceh menemui Presiden dalam pertemuan tertutup. Juga hadir perwakilan tokoh masyarakat Aceh Surya Paloh dalam acara selama satu jam tersebut.