REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun dua jembatan penyeberangan orang (JPO) setelah peresmian tiga JPO di Jalan Sudiman, Jakarta Pusat. Dua JPO itu, yakni di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat; dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang roboh pada September 2016 lalu.
"Pasar Minggu sama Daan Mogot finalisasi desain. Kalau desain selesai semua siap nanti sudah Pasar Minggu kami turunin yang lama, baru kami buat fisik pelaksanaan di lapangan," ujar Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho saat dihubungi Republika, Senin (4/3).
Nugroho menjelaskan, dua JPO tersebut adalah JPO Jembatan Gantung di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, yang dirobohkan setelah ditabrak truk. Sedangkan JPO Pasar Minggu tak bisa digunakan setelah baliho besar yang terpasang di JPO itu roboh.
Ia menjelaskan, saat ini pembangunan dua JPO itu dalam tahap perencanaan desain. Ia menyebut target perencanaan desain dua JPO itu bisa rampung pada awal Maret. Selanjutnya, kata dia, April atau Mei 2019 akan mulai tahap pembangunan kedua JPO tersebut.
"Mudah-mudahan sih bulan depan April paling lambat Mei sudah mulai (pembangunan)," kata Hari.
Menurut Hari, proses pengerjaannya diperkirakan selesai dalam enam bulan. Dimulai dari merobohkan sisa kontruksi JPO Pasar Minggu yang masih berada di sana. Sebab, pembangunan JPO Pasar Minggu akan dimulai dari awal dengan kontruksi baru.
Ia mengatakan, pembangunan JPO Pasar Minggu dan JPO Daan Mogot juga didesain dengan memiliki nilai artistik yang modern. Desain tersebut dibuat berdasarkan karakteristik maupun ciri khas daerahnya. Ia menambahkan, JPO akan memperhatikan pengguna penyintas disabilitas dan ibu hamil.
"Bangun baru tetapi lokasi tetap, kami buat desain khusus. Setiap JPO beda, sesuai karakteristik wilayah dan konsep," kata dia.
Saat ini, kata dia, JPO di Daan Mogot telah dirobohkan. Sementara JPO di Pasar Minggu, rencananya akan dirobohkan dalam pekan ini. Sementara, ia mengatakan, dana pembangunan kedua JPO itu berasal dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dari pihak swasta.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, menggunakan dana KLB untuk membantu pembangunan infrastruktur. Selain dari kompensasi KLB, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta juga digunakan untuk membiayai delapan pembangunan JPO tahun ini.
Sebelumnya, ia menjelaskan, tak semua APBD dapat digunakan untuk membangun JPO. Sehingga, kata Hari, dana KLB menjadi salah satu upaya membangun JPO dengan tidak membebani APBD.
Ia menuturkan, jika menggunakan APBD pembangunan satu JPO baru rata-rata menelan biaya sekitar Rp 11 miliar-Rp 15 miliar. Sementara jika hanya mempercantik membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar.
Sementara berdasarkan pantauan Republika pada Senin (4/3), JPO Pasar Minggu yang lama masih berdiri. JPO ini tepat berada di samping stasiun kereta rel listrik (KRL) Pasar Minggu. Serta di atas jalan lintas bawah Jalan Raya Pasar Minggu menuju Tanjung Barat.
Sekitar 09.30 WIB, masih ada polisi lalu lintas yang berjaga di perempatan Jalan Raya Pasar Minggu. Kondisi lalu lintas terpantau cukup lancar karena para pengendara motor tertib berlalu lintas dan tidak melawan arah.
Namun, kondisi berubah saat polisi sudah pergi dari lokasi. Para pengendara motor melawan arah. Mereka yang berasal dari arah Jalan Raya Ragunan melawan arus menuju Stasiun Pasar Minggu. Kendati ada pembatas jalan, mereka mengabaikan dan tetap menerobos jalan.
Menurut salah satu warga yang setiap hari menggunakan KRL, Hani (25 tahun), ia membutuhkan JPO Pasar Minggu untuk menyeberang dari stasiun. Sebab, banyak kendaraan yang berlalu lalang dan ojek daring serta ojek pangkalan yang memangkal di pinggir trotoar.
"Butuh JPO dong, itu kalau sore jalan keluar stasiun penuh sama ojek, belum lagi orang-orang yang pesan pada nunggu menuhin jalan. Kalau mau nyeberang harus jalan dulu ke perempatan," kata Hani.
Senada dikatakan Sena (52). Menurut dia, lalu lintas cukup semrawut di sekitar stasiun dan Pasar Pasar Minggu. Belum lagi, kata dia, pengendara motor yang kerap melawan arah. Apabila harus menyeberang di bawah melalui perempatan jalan raya itu, pejalan kaki harus berebut jalan dengan para pengendara.
"JPO ini sudah lama ya enggak bisa digunakan, harus segera dibangun. Bahaya kalau menyeberang di bawah, kalau pagi atau sore itu ramai banget," kata Sena.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
