REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menyayangkan tindakan yang dilakukan Politikus Senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang hendak melakukan audit Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasto menilai tindakan itu mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.
"Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya," kata Hasto saat berpidato di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Lampung Tengah dalam acara Safari Kebangsaan IX, Lampung, Jumat (2/3).
Hasto menuturkan, sikap Amien yang menuding bahwa akan terjadi kecurangan oleh KPU adalah sikap tidak tepat. Menurut Hasto, partainya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menjadi salah satu pihak yang juga menekankan agar dilakukan perbaikan DPT.
"PDI Perjuangan sejak dulu paling getol bagaimana agar DPT di perbaiki, bagaimana agar penyelenggara pemilu netral, bagaimana agar alat-alat negara tidak boleh digunakan," ujar Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
Hasto pun mengklaim pihaknya tidak ingin menang dengan cara kotor. Menurut Hasto, PDIP mendorong alat negara tidak digunakan karena justru pihaknya punya pengalaman buruk pada 2004 dan 2009.
Hasto juga membantah tudingan bahwa pihaknya bakal menunggangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang dituduhkan kubu Timses Prabowo. "Kami pun tidak mau kekuasaan yang tidak benar," kata dia.
Sebelumnya, Amien Rais meminta adanya audit forensik terhadap daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Dirinya dan BPN Prabowo-Sandiaga Uno berencana melakukan audit tersebut pada awal April mendatang.
"Saya peringatkan awal April Tim Adil Makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kami akan meminta audit forensik audit terakhir. Kalau tidak mau berarti memang ada niat curang ya," ujar Amien di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Menurut Amien, dia belum dapat menegaskan bahwa Pemilu 2019 secara umum curang. Dia hanya menduga bahwa ada kecurangan dalam proses tahapan pemilu.
Amien kemudian menjelaskan indikasi kecurangan itu. "Sudah ada 31 juta (data DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. Kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah, ke sungai, ke tong sampah dan berceceran di jalan, ini apa-apaan," katanya.
Dia pun menghimbau agar pelaksanaan pemilu harus berjalan terbuka. KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana pemilu pun diminta untuk jujur dan adil melaksanakan pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika