REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR -- Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) dibuka pada Rabu (27/2). Mengangkat tema memperkuat ukhuwah Wathaniyah untuk kedaulatan rakyat, acara itu berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan tema Munas dan Konbes 2019 dilandasi situasi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan berlangsung April mendatang.
“Karena itu Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Said Aqil saat memberikan sambutan pembukaan Munas dan Konbes NU 2019.
Said Aqil mengatakan mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia. Karena itu, menurutnya, ajang Pilpres, Pileg dan Pilkada tak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan. Namun juga sebagai momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dengan cepat.
Lebih lanjut, Said mengatakan perubahan tersebut ditandai dengan gelombang revolusi Industri 4.0 yang bertumpu pada penggunaan teknologi informasi berbasis internet yang masif, kecerdasan buatan hingga analisis big data.
Dengan segala dampak revolusi industri terutama pada sektor lapangan kerja, NU pun mengingatkan pemerintah agar mampu mengelola positif peluang revolusi industri itu.
“NU perlu mengingatkan bahwa manusia dan kemanusiaan harus tetap merupakan dimensi utama dalam pembangunan. Tugas pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital sekaligus mereduksi, mengantisipasi, dan merekayasa mudharat-mudharat teknologi agar tak mendehumanisasi pembangunan. Indonesia dengan segala kearifannya harus mampu menyambut peluang-peluanb baru tanpa menimbulkan jurang ketimpangan sosial lebih dalam,” katanya.
Munas dan Konbes NU dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya Munas dan Konbes akan berlangsung hingga 1 Maret.
Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU antara lain RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game, politisasi agama, dan lain-lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika