REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku tak khawatir sejumlah jabatan tidak dipimpin pejabat definitif melainkan pelaksana tugas (Plt). Ia menjelaskan, meski Plt, tetapi diisi oleh pegawai yang sebelumnya menempati jabatan lebih tinggi.
"Tidak, itu bukan jabatan yang kosong. Memang belum ada pejabat definitif. Pelaksana tugasnya ada semua dan beberapa tempat yang cukup penting malah Pltnya atasannya. Misalnya SDA (Dinas Sumber Daya Air) itu Pltnya adalah asisten pembangunan," ujar Anies, Selasa (26/2).
Anies mengatakan, akan mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI untuk mengikuti promosi terbuka atau yang biasa disebut lelang jabatan. Menurut dia, selama ini banyak ASN lain terutama generasi muda yang memenuhi syarat tetapi sungkan mendaftar.
Alasannya, kata Anies, para PNS ini enggan mendaftar karena senior maupun atasan di lingkungannya bertugas juga mendaftar promosi terbuka tersebut. Ia melanjutkan, banyak potensi tersembunyi dari para pegawai tetapi tak ikut berkembang untuk menjadi pemimpin.
"Kita harus buka kita undang dan kita akan wajibkan semua PNS yang memenuhi persyaratan untuk menjadi eselon II akan diwajibkan untuk mendaftar," kata Anies.
Sementara, akibat rotasi 1.125 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ada 16 jabatan kosong pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Ada pula dua jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I yang sudah kosong sebelumnya.
"Angkanya 16 jabatan tinggi pratama, 16 SKPD. Iya, itu sampai pelantikan kemarin yang terakhir," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa (26/2).
Dua jabatan eselon I, yakni Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan kosong sejak ditinggalkan Sylviana Murni yang dulu menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta pada 2017. Pejabat lama Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Syahrul Effendi pensiun.
Chaidir memaparkan, 18 jabatan itu sementara waktu diisi oleh Plt selama menentukan pejabat definitif. Ia merinci 16 jabatan itu diantaranya Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Kepala Badan Pembinaan BUMD, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
Kemudian, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, dan Kepala Dinas Perhubungan. Lalu ada Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Administrasi, Direktur Utama RSUD Pasar Rebo, Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Sekretaris Kota Jakarta Selatan, dan Direktur Utama RSUD Cengkareng.
Selain itu, ditambah dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon yakni Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman. Mengenai rencana pengisian melalui promosi terbuka atau lelang jabatan yang diutarakan Anies, Chaidir membenarkannya. Ia mengatakan sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar promosi terbuka atas 16 jabatan di eselon II.
"Kita berkoordinasi dulu dengan KASN. Kalau sudah koordinasinya, rekomendasinya boleh, baru kita buka (promosi terbuka)," ujar Chaidir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
