REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Istana Presiden merespons ancaman yang dikeluarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau dikenal juga dengan TPN/OPM. TPNPB mengancam akan menembak warga non-Papua jika tidak segera mengosongkan daerah Kabupaten Nduga.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah selalu dan akan terus memantau perkembangan di Papua dan Papua Barat, terutama masalah keamanan dan pertahanan. Apalagi, Pramono menyebutkan ancaman dari kelompok bersenjata bukan terjadi sekali ini saja.

"Tentunya Papua dan Papua Barat merupakan bagian negara kesatuan. Siapapun yang berikan ancaman, TNI dan Polri akan berikan langkah tegas. Apalagi Papua dan Papua Barat jadi prioritas pembangunan," kata Pramono di kantornya, Senin (25/2).

Pemerintah, ujar Pramono, melihat ancaman-ancaman yang disampaikan kelompok bersenjata sebagai warning. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk terus memantau dan berkoordinasi menanggapi situasi di lapangan.

"Saya sudah dengar di internal TNI Polri sudah ada koordinasi," katanya.

Melalui ancaman yang dikeluarkan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama, mereka menuntut kemerdekaan Papua Barat. Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom mengatakan, TPNPB-OPM tidak akan berhenti perang hingga mendapatkan pengakuan kemerdekaan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Indonesia. Ia juga mengatakan, untuk mencapai pengakuan itu, pihaknya hanya akan melakukannya melalui kontak senjata. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika