REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebagai moda transportasi massal cepat berbasis rel akan beroperasi pada Maret 2019 mendatang. Hanya kurang dari satu bulan menuju pengoperasiannya, tarif MRT belum juga diumumkan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, belum ada pembahasan mengenai tarif MRT Jakarta di DPRD. Menurutnya, penentuan tarif transportasi terkait kepentingan rakyat yang harus dibahas di DPRD.
"Kalau di Komisi B belum. Kalau soal ini pembebanan kepada rakyat itu baiknya memang ditentukan, didiskusikan dengan DPRD," ujar Suhaimi saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (24/2).
Ia menjelaskan, hal itu juga berkaitan dengan anggaran subsidi untuk Public Service Obligation (PSO) apabila tarif MRT akan disubsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Anggaran subsidi tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang pengeluarannya harus dibahas di DPRD.
Rencana Beroperasi Maret 2019. Moda Raya Terpadu (MRT) saat ujicoba dari Stasiun Bundaran HI ke Stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
"Karena nanti ada PSO, jadi artinya kan ada yang harus dikeluarkan dari APBD, untuk subsidi misalnya," kata Suhaimi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdiskusi dengan DPRD dalam menentukan tarif MRT Jakarta. Menurut dia, selama ini Pemprov DKI belum duduk bersama dengan DPRD dalam menentukan tarif MRT.
Meski tak disubsidi pun, lanjut dia, penentuan tarif transportasi umum di Jakarta harus berdiskusi dengan DPRD karena menyangkut kepentingan warga. "Even tidak tarif subsidi harusnya ngomong DPRD karena ini menyangkut uang yang dipungut dari rakyat. Apalagi kalau subsidi," kata Taufik, Jumat (22/2).
Mengenai besaran subsidi untuk tarif MRT Jakarta, Taufik tak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan, menurutnya, setiap angkutan umum di Jakarta seharusnya tidak dipungut biaya alias gratis. Ia mengatakan, Pemprov DKI sangat mungkin menggelontorkan APBD untuk membiayai transportasi umum di Jakarta.
"Kalau saya subsidi mau besar enggak ada urusan. Selama itu untuk kepentingan masyarakat. Malah dalam pandangan saya seluruh transportasi di Jakarta harusnya gratis," tuturnya.
Sebelumnya, PT MRT telah mengajukan tarif sebesar Rp 8.500 per orang per 10 kilometer yang telah disubsidi Pemprov DKI. Apabila tidak disubsidi tarif MRT bisa sekitar Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per orang.
Rencana Beroperasi Maret 2019. Wapres Jusuf Kalla (tengah) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) meninjau Moda Raya Terpadu (MRT) saat ujicoba dari Stasiun Bundaran HI ke Stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Kepala Divisi Sekretaris PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Muhammad Kamaluddin mengatakan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI terkait tarif MRT. Ia menyebut, PT MRT masih menunggu keputusan final dari Pemprov DKI.
"Kami masih koordinasikan terus dengan Pemprov dan kita dorong supaya bisa ditetapkan segera. Tapi saat ini kita masih menunggu keputusan final dari Pemprov," ujar Kamaluddin saat dihubungi, Jumat (22/2).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tarif Moda Raya Transportasi (MRT) Jakarta sudah dalam fase final hanya menunggu pengumuman. Akan tetapi, lanjut dia, pengumuman tak bisa ia lakukan sebelum memiliki data lengkap terkait penetapan tarif.
"Tarif MRT sudah fase final tinggal masa pengumuman saja, tapi sekarang sebelum data lengkap saya tidak akan mengumumkan," ujar Anies di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2).
Ia menyebut, penghitungan tarif MRT Jakarta per kilometer. Sementara MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) lintasannya sepanjang 16 kilometer. 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
