Jumat 22 Feb 2019 13:37 WIB

Emil Nilai Pendapatan Gubernur dan Wali Kota Sudah Cukup

Pendapatan terkait operasional harus dilaporkan secara transparan ke BPK.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan (kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah), saat mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).
Foto: Antara/Iggoy el Fitra
Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan (kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah), saat mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, menanggapi soal keinginan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) agar gaji kelala daerah naik. Ridwan Kamil mengatakan, kalau level gubenur dan wali kota saat ini pendapatannya sudah cukup.

"Kalau menurut saya, saya kira sudah cukup. Tapi kalau mau aple to aple gajinya memang sangat kecil enam jutaan rupiah," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Jumat (22/2).

Emil mengatakan, ia tidak bisa menyampaikan terlalu mendalam. Tapi kalau definisinya operasional, itu bukan untuk pribadi gubernur. Itu, adalah jatah operasional yang harus habis dan dilaporkan secara transparan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kepentingan kelancaran tugas.

Sedangkan dana operasional ini, kata dia, tidak mensejahterakan gubernurnya tapi melancarkan urusan-urusan. Namun, kalau dirinya pribadi niatnya merebut kekuasan bukan untuk mengambil keputusan.

"Jadi saya mah bukan mencari nafkah. Maka seorang Ridwan Kamil tidak pernah menghitung, cukup tidak cukup ya dicukup-cukupi," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) mengeluhkan kecilnya gaji gubernur kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Gaji gubernur diminta dinaikkan karena masih jauh di bawah gaji anggota DPRD.

Keluhan rendahnya gaji gubernur disampaikan Ketua APPSI yang juga Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2) lalu. Meski tidak menyebut jumlah gaji yang diterima, Longki menyebut gaji gubernur saat ini lebih rendah dibanding gaji anggota DPRD. Bahkan menurut Longki, gaji anggota DPRD di Sulteng mencapai Rp 70 juta ditambah transportasi dan perumahan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement