REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura, Djafar Bajaber menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pembiaran terhadap partai yang mengusung caleg eks koruptor. Menurutnya, pengumuman yang disampaikan oleh KPU hanya menjatuhkan nama baik partai.
"Apa gunanya mengumumkan caleg eks koruptor? Kita bisa asumsikan bahwa ini merupakan pembiaran," ungkapnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (20/2).
Tanggapan tersebut dilontarkan Djafar menyusul, pengumuman KPU terkait tambahan nama caleg mantan narapidana kasus korupsi pada, Kamis (19/2). Tercatat ada 32 tambahan nama caleg koruptor yang merupakan caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Hanura menjadi partai pengusung caleg eks koruptor terbanyak dengan total 11 nama. Djafar menyebut KPU seolah membuat sebuah perangkap jebakan. "Kita seperti masuk perangkap. Karena mereka (KPU) memberi tahu kita, caleg itu eks koruptor pada saat sudah ditetapkan," tegasnya.
Menurutnya, seharusnya KPU memberikan informasi kepada partai peserta pemilu 2019, pada saat daftar calon sementara (DCS). Sebab, KPU baru mengumumkan setelah daftar calon tetap (DPT) sehingga parpol tak bisa mengambil tindakan.
Djafar menilai, hubungan partai Hanura dengan KPU memang kurang terbina dengan baik. Hal itu disinyalir karena Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) sempat diminta mundur oleh KPU jika ingin maju sebagai caleg DPD.
"Kita seolah ada disharmonisasi dengan KPU, setelah terjadi dinamika interen partai," katanya.
Menurutnya, banyak partai lain yang melakukan tindakan pidana korupsi namun, KPU tidak memberi teguran atau sanksi. "Banyak Gubernur, DPR, Walikota, dari kader partai lain yang terjerat kasus korupsi, tapi tidak pernah diekspos ke publik," ujarnya.
Baginya, partai Hanura merupakan partai yang bukan hanya Nasionalis tapi juga Religius. "Kita selama 12 tahun sejak berdiri, selalu memegang teguh nilai-nilai nasionalisme dan agama, jangan dirusak-lah," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
