REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Komisi Pemilih an Umum (KPU) kembali melakukan evaluasi internal terkait pelaksanaan debat kedua pilpres pada Ahad (17/2) malam. Salah satu evaluasi KPU yakni jumlah pendukung masing-masing pasangan calon (paslon) yang hadir di arena debat.
"Kami sudah melakukan identifikasi terhadap sejumlah hal penting di setiap sesi debat. Saat ini kami sedang melakukan evaluasi internal," ujar Komisioner KPU, Viryan, kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2).
Pertama, kata dia, KPU mencermati jumlah pendukung yang hadir di arena debat terlalu banyak. "Hal ini mengganggu konsentrasi dari capres dalam berdebat," kata dia.
Menurut Viryan, jumlah pendukung yang banyak itu mengganggu karena sorak-sorai mereka sulit untuk diatasi. Para pendukung terkesan terlalu bereuforia dalam memberikan dukungan.
Karena itu, KPU berencana menerapkan dua pilihan, di antaranya jumlah pendukung dikurangi atau pendukung sama sekali ditiadakan pada saat debat. "Yang jelas akan dikurangi sampai berapa, ada yang sebut angka 50, bahkan ada masukan nggak usah lagi. Sebab, untuk fan kan ada nonton bareng, sementara di lokasi debat ada siaran langsung supaya suasana pada saat debat bisa fokus," ujar Viryan.
Menurut dia, KPU ingin menghadirkan debat dengan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden benar-benar berkonsentrasi total menyampaikan pandangannya, visi-misi, dan program tanpa terganggu. "Ini kan kesempatan langka, setiap detik bermakna, sehingga hal-hal seperti itu tak akan terulang. Jadi, catatan penting dari debat kedua terkait para pendukung hadir," kata Viryan.
Sebagaimana diketahui, debat antara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, mengundang 600 orang tamu. Undangan itu ditujukan untuk para pendukung calon presiden sebanyak 240 orang dan untuk tamu undangan KPU sebanyak 320 undangan. Para pendukung kerap saling melontarkan sorakan seturut komentar masing-masing calon presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika