Menteri PUPR Optimistis Sasaran RPJMN Tercapai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hasil evaluasi Bappenas terhadap 21 sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, sebanyak sembilan program masuk kategori tercapai (on track), delapan program perlu kerja keras dan empat program sulit tercapai.

“Evaluasi ini dilakukan oleh Bappenas dan juga disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa tidak ada perubahan sasaran pokok RPJMN 2015-2019,” kata Basuki, Selasa (12/2).

Basuki optimistis sasaran yang masuk kategori on track bisa tercapai tahun ini. Sejumlah strategi dan upaya dilakukan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan. Pemrograman difokuskan pada infrastruktur yang menjadi prioritas strategis nasional dengan tidak melupakan pembangunan infrastruktur kerakyatan.

Kementerian PUPR juga melakukan pelelangan dini sehingga mempercepat tahapan pelaksanaannya. Selain itu, monitor terus dilakukan bahkan Presiden Jokowi mengecek progres sebuah proyek infrastruktur tidak satu dua kali.

“Kalau presiden saja dua kali berarti menterinya harus empat kali, dirjennya harus lebih sering lagi. Pekerjaan juga dilakukan menggunakan dua shift kerja seminggu sehingga proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu bahkan lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga,” jelas Basuki.

Ia menambahkan, tuntutan masyarakat yang tinggi serta anggaran yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR, maka kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi juga ditingkatkan melalui program percepatan sertifikasi pekerja konstruksi. Meski demikian, Basuki menegaskan jika mempercepat bukan berarti mempermudah.

Basuki menjelaskan, sembilan sasaran yang ditargetkan tercapai yakni pembangunan jalan dan jembatan termasuk jalan tol, bendungan, irigasi, kawasan permukiman baru/kota baru, rehabilitasi irigasi, pelatihan konstruksi, dan sertifikasi konstruksi. Kemudian delapan sasaran yang dapat tercapai dengan kerja keras yakni kemantapan jalan, irigasi tambak, air baku, air irigasi dari bendungan, tampungan air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh.

“Sebagai ilustrasi, pembangunan yang akan tercapai adalah pembangunan jalan baru termasuk jalan perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua akan tercapai. Untuk jalan tol dari target 1.000 Km, saat ini sudah terbangun 782 Km dan tahun ini akan bertambah menjadi total 1.852 Km. Kemudian pembangunan Bendungan dari target 65 bendungan, saat ini progresnya yakni 55 on going dimana 14 bendungan diantaranya sudah selesai dan 10 bendungan akan dilelang tahun ini. Pembangunan 1 juta hektare jaringan irigasi baru dan ada yang sudah selesai rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi, InsyaAllah akan tercapai,” tuturnya.

Sementara empat sasaran yang akan sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak. Dalam pengendalian banjir untuk mencapai sasaran diperlukan keterpaduan penanganan dari hulu hingga hilir wilayah sungai. Kementerian PUPR bukan melakukan flood control saja namun flood management yang mencakup penanganan terpadu dari hulu sampai ke hilir. Sebagai contoh banjir di Sungai Jeneberang akibat tanaman jagung di lereng kawasan hulu tanpa menggunakan terasering. Sehingga tanah mudah erosi.

Menurut Basuki, sasaran air minum dan sanitasi layak diharapkan dapat menjangkau 100 persen bagi seluruh masyarakat, namun hal ini belum sulit tercapai karena wilayah Indonesia yang luas, ketersediaan air baku yang sulit pada daerah rawan air, dan sumber pendanaan yang terbatas yang dapat dialokasikan Pemerintah. Saat ini cakupan air minum di Indonesia sebesar 73 persen dan ditargetkan meningkat tahun ini menjadi 77 persen. Sanitasi sebesar 69 persen dan ditargetkan bisa bertambah cakupannya menjadi 72 persen di tahun ini.

Di bidang perumahan, Pemerintah bersama stakeholder lainnya telah berupaya keras untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia yakni mencapai 7,6 juta unit pada 2015 berdasarkan konsep penghunian. Diitargetkan backlog menurun menjadi 5,4 juta unit pada 2019 salah satunya melalui Program Satu Juta Rumah (PSR). Capaian PSR dalam empat tahun (2015-2018) telah terbangun 3.542.318 unit rumah dan pada 2019 ditargetkan tambahan rumah/hunian baru sebanyak 1,25 juta unit.