REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan kesempatan kepada mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) untuk berlibur dan menjalankan agenda pribadinya ke luar negeri. Ia menegaskan PDI Perjuangan bukan melarang BTP untuk terlibat dalam kampanye Pemilu 2019.

"PDI Perjuangan memberikan kehormatan kepadanya untuk berlibur ke luar negeri," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (13/2). 

Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan pernyataan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, bahwa BTP sebaiknya tidak ikut kampanye pemilu. BTP setelah bebas dari menjalani masa hukuman penjara atas perkara penistaan agama, rencananya akan pergi ke luar negeri selama sekitar 2,5 bulan.

Menurut Hasto, pernyataan Jusuf Kalla itu maksudnya bukan melarang, melainkan BTP akan pergi ke luar negeri karena ada agenda-agenda pribadi yang harus dijalankan. Hasto menjelaskan bahwa pemilu serentak pada tanggal 17 April mendatang, hanya tinggal 62 hari lagi, sementara BTP akan pergi ke luar negeri selama 2,5 bulan.

"Jadi, kepergiannya sampai lewat pemilu. Kalau Pak BTP ada di luar negeri, ada tugas-tugas pribadinya juga, yang menjadi impian untuk dilakukannya," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, menyarankan agar Ahok tidak masuk dalam TKN. "Sebagai dewan pengarah, (BTP) sebaiknya tidak masuk TKN," kata Jusuf Kalla usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Selasa (12-2-2019).

Sebab, keberadaan BTP di TKN dikhawatirkan memberikan dampak positif dan negatif bagi elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika