Jumat 08 Feb 2019 23:53 WIB

MAARIF Institute Gelar Halaqah Kebangsaan

Halaqah untuk menggali perspektif para ahli tentang konsep Islam Berkemajuan.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Dwi Murdaningsih
 MAARIF Institute menggelar kegiatan Halaqah Cendekiawan dan  Ulama Muhammadiyah. Acara yang mengambil tema Reinversi Islam Berkemajuan  ini digelar selama tiga hari (6-8/2) dan dihadiri sekurangnya 100 peserta.
Foto: dok. Istimewa
MAARIF Institute menggelar kegiatan Halaqah Cendekiawan dan Ulama Muhammadiyah. Acara yang mengambil tema Reinversi Islam Berkemajuan ini digelar selama tiga hari (6-8/2) dan dihadiri sekurangnya 100 peserta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MAARIF Institute menggelar kegiatan Halaqah Cendekiawan dan Ulama Muhammadiyah selama tiga hari (6-8/2) di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat. Acara ini diikuti sedikitnya 100 orang dari para cendekiawan, Ulama Muhammadiyah, dan pengurus PWM serta PDM dari berbagai provinsi di Indonesia.

Adapun kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar Muhammadiyah mampu kembali menelaah dan menafsir ulang kajian tentang Islam berkemajuan. Hal ini dilihat dari sisi konseptual, pemahaman, serta pandangan para peserta maupun pembicara disesuaikan dengan tuntutan persoalan-persoalan kontekstual-kontemporer yang terjadi di kalangan masyarakat Islam Indonesia saat ini.

Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Muhd. Abdullah Darraz, mengatakan acara ini dimaksudkan untuk menggali perspektif para ahli tentang konsep Islam Berkemajuan, yang dipandang sebagai model Islam Moderat dalam perspektif Muhammadiyah. Dengan begitu umat dapat melihat persoalan dengan lebih jernih, senantiasa berada di tengah, tidak partisan, dan mampu menjadi bagian dari solusi

"Islam berkemajuan sekaligus rahmatan lil 'alamin harus menjadi visi-misi bersama untuk menjadikan Islam sebagai agama teladan yang sukses berkontribusi dalam membangun peradaban Indonesia masa depan berkemajuan, yaitu Indonesia yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkeadaban, bersatu, berdaulat, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial," ujar Darraz dalam keterangan yang didapat Republika, Kamis (7/2).

Di sisi lain, Muhammadiyah harus mampu merumuskan kembali visi Islam Berkemajuan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Terlebih dalam waktu dekat Muhammadiyah akan menyelenggarakan sidang Tanwir di Bengkulu, sebuah musyawarah terbesar kedua setelah Muktamar.

Sejalan dengan itu, Buya Ahmad Syafii Maarif, menyebut Muhammadiyah yang telah berusia lebih dari satu abad ini, dalam persoalan kebangsaan, seharusnya tidak lagi hanya berperan sebagai pembantu Negara. Lebih jauh Muhammadiyah bisa berperan lebih luas sebagai penentu dan pemandu jalan sejarah bangsa ini.

"Ini saya kira harus menjadi peran strategis Muhammadiyah ke depan dengan visinya Islam Berkemajuan," ujarnya.

Melalui halaqah ini, ia juga berharap ke depannya dapat memberikan perspektif baru dalam rangka menyambut Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Terlebih kegiatan Tanwir tersebut, mengangkat tema "Beragama yang Mencerahkan". Pemilihan tema tersebut tentu berangkat dari adanya gejala bahkan realitas, di mana agama seringkali dijadikan instrumen kekuasaan, alat memecah belah, dan komodifikasi politik.

Sebagai organisasi masyarakat yang moderat, Muhammadiyah harus memiliki sikap independensi di tengah kontestasi politik yang cenderung menyebabkan polarisasi dan fragmentasi di kalangan umat, yakni berada di jalan tengah.

Muhammadiyah secara organisatoris meski bersikap netral, namun tetap memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani dengan tetap berpegang teguh pada khittah dan kepribadian Muhammadiyah.

Halaqah ini digelar untuk turut memecahkan persoalan kontemporer keumatan yang berkaitan dengan isu kepemimpinan politik dalam masyarakat majemuk, hubungan antara mayoritas dan minoritas agama, dan persoalan-persoalan keumatan lainnya yang perlu segera diselesaikan. Dengan hal ini, umat dapat melihat persoalan dengan jernih dan mampu menjadi bagian dari solusi.

Halaqah ini nantinya akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan ditujukan baik secara internal kepada organisasi Muhammadiyah, maupun rekomendasi kebangsaan yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement