REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung akan berupaya memberikan kesejahteraan bagi honorer tenaga pendidik. Salah satunya dengan mengupayakan agar honornya bisa swbanding dengan upah minimum kota (UMK).
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengatakan honor bagi honorer tenaga pendidik sedang dibahas oleh Dinas Pendidikan tahun ini. Oded menegaskan, Disdik Kota Bandung masih membahas besaran dan luasan penerima honor yang dimaksimalkan dengan kemampuan anggaran.
Dia berjanji akan berupaya agar honor bagi sekitar 19 ribu tenaga pendidik honorer ini bisa segera dicairkan.
"Kita sudah menyiapkan UMK, tadi ada Bu Mia (Sekdisdik) melaporkan sekarang sedang dibahas, mudah-mudahan dalam waktu dekat terealisasi," kata Oded usai menggelar pertemuan bersama Asosiasi Guru dan Tenaga Honorer (AGTH) seperti dalam siaran persnya, Kamis (7/2).
Oded menuturkan, Pemkot Bandung tengah berupaya memperkuat landasan hukum pemberian honor. Itu sedang dibahas oleh Disdik bersama Bagian Hukum Setda Kota Bandung. "Sekarang lagi dibahas oleh leading sector dengan Kabag Hukum. Seharusnya menurut saya sih perlu, yang jelas sedang dibahas oleh mereka," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Bandung juga sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung. Sejak Perda tersebut disahkan, honor bagi tenaga pendidik honorer terus meningkat, dari yang asalnya Rp 300 ribu per bulan kemudian naik dan bervariasi mulai Rp 500 ribu hingga Rp 1,2 juta per bulan.
Untuk 2019 ini, ungkap Oded, Pemkot Bandung akan berusaha keras agar honor bagi tenaga pendidik honorer tidak hanya turun secepatnya. Namun besarannya pun ikut naik mendekati UMK Kota Bandung.
"Tapi saya tekankan kepada temen-temen yang penting implementasinya bisa terlaksanakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika