REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta transportasi Jabodetabek dapat diintegrasikan. Terkait arahan Jokowi tersebut, muncul pembahasan pemerintah DKI Jakarta yang akan menangani integrasi tersebut bukan di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hanya saja, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyarankan lebih baik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub yang menangani hal tersebut. “Agar pembenahan transportasi Jabodetabek dapat terwujud solusinya adalah memperkuat BPTJ menjadi badan otoritas yang memiliki kewenangan penuh di bawah presiden langsung,” kata Djoko, Ahad (27/1).
Dia menjelaskan penyelesaian permasalahan transportasi di Jabodetabek tidak melulu hanya masalah pembiayaan. Namun, kata dia, juga membutuhkan penataaan yang bersifat lintas wilayah administratif.
Untuk itu, Djoko menilai integrasi transportsi Jabodetabek tidak bisa jika diserahkan hanya kepada pemerintah DKI Jakarta. “Kemampuan sumber daya manusia juga tidak mungkin dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” jelas Djoko.
Sebelumnya, menanggapi arahan dari Jokowi terkait integrasi transportasi Jabodetabek, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencananya hal tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Berikan saja ke Gubernur (DKI Jakarta) karena presiden pernah alami waktu jadi gubernur betapa kompleksnya itu (tumpang tindihnya persoalan pengelolaan transportasi Jabodetabek)," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (8/1).
Luhut menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanaan permintaan Jokowi tersebut. Luhut menuturkan anggaran pemerintah DKI Jakarta masih tersisa Rp 11 triliun pada 2019.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai pada dasarnya mengintegrasikan transportasi Jabodetabek akan berdampak positif. Salah satunya, kata dia, integrasi tiket setelah nantinya moda raya terpadu (MRT) dan lintas rel terpadu (LRT) beroperasi.
“Malah lebih sederhana kalau (tiket) menjadi one policy itu. Lebih bagus," kata Budi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (8/1).
Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Budi mengatakan pembahasan teknis akan segera dilakukan. Dia mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan membentuk tim dan memberikan arahan kepada Kemenhub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
