REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keinginan mewujudkan transportasi Jakarta yang terintegrasi, seperti di Singapura, sulit terwujud kalau tidak melibatkan daerah sekitarnya. Tidak akan cukup kalau hanya mengandalkan Pemprov DKI Jakarta.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan kalau hanya Pemprov DKI maka belum cukup untuk bisa mengintegrasikan transportasi Jabodetabek. Bahkan kalaupun Pemprov DKI Jakarta memiliki kemampuan pendanaan, kata dia, itupun belum cukup.

“Tapi ini (mengintegrasikan trapsortasi Jabodetabek) harus melibatkan pula peran pemerintah daerah di sekitarnya, yaitu di wilayah Bodetabek,” kata Djoko, Ahad (27/1).

Kekurangan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dibentuk, kata dia,  tidak memiliki kewenangan sebagai sebuah badan otoritas. “Seperti halnya LTA di Singapura. Apalagi organisasi BPTJ yang baru mulai efektif pada 2016 memiliki anggaran yang sangat terbatas,” jelas Djoko.

Meskipun memiliki anggaran dan kewenangan yang terbatas, Djoko menilai BPTJ mampu menghasilkan kinerja yang cukup baik. Beberapa di antaranya, Angkutan JR Conection, JA conection, dan, kebijakan ganjil genap pintu masuk tol.

Dari hasil perhitungan, kata dia, kebijakan ganjil genap tersebut ternyata membawa dampak positif. “Ada peningkatan angkutan umum 36 persen, penurunan emisi 20 persen, dan juga  peningkatan kecepatan pada ruas ganjil genap, dan berhasil mendukung Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018,” ungkap Djoko.

BPTJ, kata dia, juga bisa menyelesaikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditandatangani presiden pada 20 Juli 2018. Hal tersebut menurutnya merupakan satu satunya rencana induk yang ditandatangani oleh Presiden.

Untuk itu, Djoko menyarankan integrasi transportasi Jabodetabek seharusnya dilakukan oleh BPTJ. Namun sebelum itu, BPTJ perlu dijadikan badan otoritas sehingga bisa mengintegrasikan seluruh transportasi di Jabodetabek.

Ikuti Whatsapp Channel Republika