REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menilai pemanfaatan Dana Desa di sejumlah kabupaten/kota di provinsi itu belum maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ia pun mengingatkan agar kepala desa mampu mengelola dana desa secara baik.

"Saya ingatkan para kepala desa mengelola Dana Desa secara baik dan benar. Tujuannya agar dana desa itu benar - benar bermanfaat kepada masyarakat dan kepala desa tidak terjerat hukum," ujarnya di Dairi, Sabtu (26/1).

Dia mengatakan itu pada pertemuan dengan kepala desa dari Dairi, Pakpak Bharat dan Karo. Menurut Rahmayadi, pemerintah menganggarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar untuk dana desa dengan tujuan bisa memajukan desa yang pada akhirnya menyejahterakan masyarakat pedesaan.

Dana sekitar Rp 1 miliar yang dianggarkan pemerintah untuk satu desa itu cukup besar."Jadi sudah seharusnya anggaran dana desa dikelola dan diperuntukkan untuk kepentingan desa dan masyarakat," ujarnya .

Gubernur juga menilai, para kepala desa tidak perlu banyak mengikuti bimtek (bimbingan teknik) yang mengurangi anggaran pembangunan untuk desa."Yang penting dana desa itu digunakan untuk program bermanfaat seperti yang diinginkan masyarakat," ujar Gubernur Sumut.

Ia mengatakan agar dana desa di Sumut benar-benar bisa memajukan desa dan agar jangan sampai kepala desa terjerat kasus hukum, maka dirinya akan melakukan monitoring atau pengawasan ke berbagai desa di Sumut. "Dengan pengawasan, diharapkan desa yang mendapat kucuran dana APBN ada perubahan signifikan dalam pembangunan dan warga desanya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika