REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat melaporkan oknum yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat hak atas tanah. Pembagian sertifikat hak atas tanah ini merupakan program pemerintah Jokowi yang diberikan secara gratis untuk masyarakat.
Presiden mengatakan, pemerintah telah menyediakan anggaran sendiri untuk program sertifikat tanah ini. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk melaporkan ke siber pungli atau kepolisian jika terdapat oknum yang melakukan pungutan liar.
"Laporkan saja ini sudah ada anggaran dari pemerintah. Ke siber pungli, ke polisi terserah. Kalau seperti ini gak bener. Gak bener," kata Jokowi di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/1).
Program pembagian sertifikat hak atas tanah secara gratis ini dikeluhkan oleh masyarakat lantaran adanya pungutan liar oleh sejumlah oknum. Jokowi pun menyadari adanya oknum yang selalu memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi. "Ya biasalah ada oknum-oknum yang ambil manfaat dari setiap program, pasti ada," ucapnya.
Kendati demikian, ia mengatakan di setiap kelurahan memiliki aturan yang berbeda-beda terkait pengurusan sertifikat tanah ini. Besaran pungutan pun hanya sekitar Rp 150 ribu.
"Ya dilaporkan saja kalau memang ada itu. Tapi memang di kelurahan itu ada dipungut misalnya untuk patok. Dipungut untuk biaya-biaya di kelurahan. Bukan di BPN. Kalau di BPN laporkan. Memang kesepakatan di setiap provinsinya beda-beda," ucap Jokowi.
Pagi ini, Presiden Jokowi menyerahkan 40.172 sertifikat hak atas tanah di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Dan pada sore nanti, Jokowi juga akan menyerahkan sertifikat tanah di Jababeka Convention Center, Kabupaten Bekasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
