Polemik Wacana Penutupan Pulau Komodo Selama Setahun

REPUBLIKA.CO.ID, Wiratno memastikan, apabila pemerintah merencanakan penutupan sementara terhadap sebagian kawasan atau keseluruhan, akan dilakukan secara terencana. Pemerintah juga akan memberikan tenggang waktu cukup, sehubungan dengan dampak sosial ekonomi yang besar.

Sebagai salah satu kawasan wisata populer di kalangan wisatawan mancanegara, jumlah pengunjung TN Komodo terus meningkat setiap tahunnya. Menurut catatan Kementerian LHK, pada 2014, tercatat sebanyak 80.626 pengunjung datang ke sana. Kemudian meningkat menjadi 95.410 pengunjung pada 2015. Pada 2016, pengunjung mencapai 107.711 orang.

Sementara itu dua tahun terakhir yaitu tahun 2017, tercatat sebanyak 125.069 pengunjung, dan 159.217 pengunjung di 2018. Jumlah wisatawan yang tinggi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi signifikan, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat dan wilayah di sekitarnya.

"Selain komodo, saat ini terdapat 42 dive and snorkeling spot yang juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan," kata Wiratno.

Wiratno menuturkan, berdasarkan monitoring Balai TN Komodo dan Komodo Survival Programme, pada 2017, jumlah populasi komodo mencapai 2.762 individu. Dari total yang ada, penyebaran paling tinggi terdapat di Pulau Rinca dengan jumlah 1.410 ekor. Sementara itu, di Pulau Komodo, terdapat 1.226 ekor. Sisanya, dua individu komodo di Pulau Padar, 54 ekor di Pulau Gili Motang dan 70 di Pulau Nusa Kode.

Sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada pekan depan menggelar rapat koordinasi untuk membahas rencana penutupan Pulau Komodo, yang menjadi bagian Taman Nasional Komodo selama satu tahun dari kunjungan wisatawan. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin, mengatakan rakor digelar setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas secara internal masalah itu.

"Kami akan segera menggelar rakor dengan mengundang semua pihak terkait termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Kementeian Pariwisata. Karena, begitu dikatakan menutup, kan dampaknya luar biasa bagi (wisatawan) yang berencana ke Labuan Bajo," katanya.

Menurut Safri, penutupan Pulau Komodo yang menjadi salah satu atraksi utama destinasi wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, perlu dipikirkan matang-matang. Pasalnya, meski bertujuan untuk menjaga kelestarian satwa endemik komodo, kawasan tersebut juga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Tanah Air.

"Taman Nasional Komodo kan kawasan yang dikelola Kementerian LHK, tentu mereka tahu urgensinya. Pemerintah NTT juga yang punya wilayahnya, sedangkan Kementerian Pariwisata, tentu ada target tertentu untuk menjaring wisatawan. Maka, perlu ada keputusan komprehensif terkait masalah ini," ujarnya.

Safri menyebutkan salah satu cara yang bisa ditempuh agar kawasan taman nasional tetap terjaga sekaligus tetap menjadi atraksi wisata adalah dengan mengatur jumlah pengunjung sesuai dengan daya dukungnya. "Dulu Pak Menko (Luhut Pandjaitan) mengusulkan agar Pulau Komodo dan Rinca itu pengunjungnya dibatasi. Jadi, idenya bukan ditutup, tapi dibatasi, dilihat dari daya dukung pulau tersebut karena utamanya adalah bagaimana komodo bisa bertahan," jelasnya.

Saran alternatif

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberi saran alternatif kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk mengembangbiakkan rusa di lokasi terpisah dari Taman Nasional Komodo, NTT.

"Jadi bisa saja ini. Itu benar bahwa perlu makannya rusa, kambing itu lebih terkait. Kalau ada pertanyaan apa dikembangbiakan di tempat lain dulu lalu dibawa ke situ," ujar JK di Kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).

JK pun memahami alasan Pemprov NTT yang ingin menutup taman nasional karena alasan tersebut. Namun ia menilai rencana penutupan tersebut belum resmi.

"Itu belum kita resmi. Tapi kalau saya lihat alasannya Gubernur Viktor itu untuk memperbanyak untuk mengembangbiakan rusa. Tapi jangan lupa dikunjungi atau tidak dikunjungi itu tetap saja perlu makan," ujar JK.

Ia juga menyoroti murahnya tarif masuk ke wilayah Taman nasional Komodo. Padahal wilayah tersebut merupakan wilayah konservasi.

"Taman Nasional Komodo kan dibawah Kementerian LHK. Dan tarif tarif itu ada aturannya kepetusan menteri. memang begitu. Kalau kita melihatnya secara wajar. Memang terlalu murah pada dewasa ini," ujarnya.

Karenanya, ia menilai ke depannya perlu didiskusikan kembali kemungkinan kenaikan tarif masuk Taman nasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemeliharaan wilayah konservasi.

"Jadi berapa nanti dirundingkan. Bisa juga dibedakan antara banyak negara seperti itu orang domestik, dan anak sekolah bayarnya sekian. Tapi untuk turis asing bayarnya sekian," ujar JK.