REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menyebutkan fenomena diskusi tentang golput muncul pascadebat capres 2019 putaran pertama. Sekarang ini, diskursus mengenai golput menjadi lebih terbuka, khususnya di ruang media sosial.

"Pascadebat tersebut kita lihat diskursus (golput) itu begitu mulai banyak meningkat dan terbuka dibicarakan di ruang publik," kata Yati di Gedung YLBHI Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Yati golput bisa menjadi salah satu ekspresi yang dipilih oleh warga negara yang merasa kecewa dengan sistem politik elektoral yang ada. "Saya hanya ingin mengatakan supaya jangan anggap enteng fenomena golput ini, karena ini semacam semacam pengingat bagi penyelenggara negara dan kontestan politik bahwa ada kekecewaan dan kemarahan masyarakat," kata Yati.

Yati melanjutkan kemarahan masyarakat terkait dengan kinerja petahana maupun dari kandidat lain, yang memiliki visi dan misi serta kebijakan politik yang dinilai kurang jelas. "Hal ini semakin dikuatkan ketika kita lihat  dalam debat pilpres 2019 putaran pertama, bahwa substansi ham, korupsi, dan terorisme yang seharusnya dibahas malah jauh dari harapan," ujar Yati.

Yati mengatakan golput adalah ekspresi politik yang merupakan hak warga negara, akibat sistem politik dan pasangan calon yang tidak berhasil menjawab harapan masyarakat. "Karena golput adalah hak, maka ini wajib dilindungi oleh negara atau negara tidak boleh merintangi apabila masyarakat menggunakan ekspresi politiknya untuk memilih golput," pungkas Yati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika