REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengabaikan keberatan dunia internasional, termasuk Australia, terkait rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Demikian ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (22/1).
"Kita tidak mempertimbangkan keberatan atau tidak keberatannya negara lain. Sama saja kita juga, bahwa jangan (campuri urusan dalam negeri)," kata Wapres JK.
Terkait keberatan Australia, JK mengatakan posisi Negara Kangguru tersebut sama dengan ketika Pemerintah Indonesia menyampaikan keberatan saat Australia mengakui Yerusalem sebagai bagian dari Israel. Australia tak menjadikan protes Indonesia sebagai hal yang harus dipenuhi.
"Sama dengan Australia juga berpendapat, tidak menjadikan protes Indonesia soal Yerusalem itu bahwa harus dipenuhi, kan tidak juga. Jadi sama, permintaan kita soal Yerusalem agar tidak diakui tapi dia (Australia) tetap akui)," jelas JK.
Baca juga, Australia yang Selalu Menolak Pembebasan Baasyir.
Wapres JK mengatakan Pemerintah masih mengkaji ulang mekanisme hukum yang akan diberikan kepada Ba'asyir untuk dibebaskan. Apabila melalui grasi, Ba'asyir harus menandatangani surat pernyataan untuk taat kepada ideologi Pancasila.
Namun, Ba'asyir keberatan untuk menandatangani surat pernyataan taat kepada Pancasila dan hanya bersedia menyatakan diri setia kepada Islam.
"Ya berbeda. Kalau disebut Islam itu sesuai Pancasila, baru bisa seperti itu. Tapi ini Pancasila yang sesuai dengan Islam, jadi artinya tidak melanggar. Tapi inilah, hukum itu normatif, harus sesuai dengan apa adanya," jelas JK.
Perdana Menteri Scott Morrison, seperti dikutip media nasional Australia, menyampaikan keberatannya atas keputusan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.
Morrison meminta Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari sisi korban bom Bali, yang didalangi oleh pimpinan jamaah Ansharut Tauhid itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
