REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pada tahap pertama akan dibangun sebanyak 699 unit di 72 lokasi dengan progres hingga 20 Januari 2019, sebanyak 691 unit di 72 lokasi sudah dikerjakan, dimana 217 unit yang tersebar di 30 lokasi sudah selesai.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk mempercepat pembangunan huntara, masing-masing kontraktor dari BUMN Karya akan terus melakukan penambahan tenaga kerja sehingga waktu kerja dapat ditambah hingga malam hari dengan sistem shift. “Huntara yang dibangun dengan model knockdown, dimana 1 unit huntara terdiri dari 12 bilik dimana setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga," kata Basuki beberapa waktu lalu.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto menjelaskan, semakin cepat masyarakat bisa menempati huntara semakin baik. Dengan demikian, dapat dilakukan evaluasi kekurangan yang ditemui serta dapat mengetahui jumlah pembangunan huntara yang sesuai kebutuhan. “Huntara yang sudah dibangun dapat menjadi standar bagi pihak-pihak yang ingin membantu dalam penyediaan hunian di Palu, Sigi dan Donggala,” ujar Arie.
Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan, dari 217 unit Huntara yang sudah diselesaikan, 26 unit diantaranya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah yakni 10 unit di Kelurahan Silae yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya pada 17 Desember 2018, serta 16 unit di Kelurahan Duyu yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya dan PT Hutama Karya pada 15 Januari 2019.
“Dari 26 unit Huntara yang sudah dihuni, sebanyak 221 bilik sudah dihuni oleh 31 Kepala Keluarga (KK) di Silae dan 191 KK di Duyu. Ada 1 unit huntara di Kelurahan Duyu yang dimanfaatkan untuk bangunan Puskesmas pembantu,” tutur Iwan.
Pembangunan huntara dikerjakan oleh tujuh BUMN Karya dan 11 kontraktor swasta lokal. BUMN Karya yang terlibat PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya dan PT PP.
Iwan Suprijanto mengatakan ditargetkan 699 unit huntara dapat rampung akhir Februari 2019. Namun untuk dapat dihuni masih diperlukan waktu tambahan untuk pemasangan sambungan air bersih, listrik oleh PLN, dan sarana prasarana lingkungan lainnya.
Selanjutnya untuk pembangunan hunian tetap, Gubernur Sulteng telah menandatangani Surat Keputusan mengenai penetapan lokasinya yakni di Kota Palu seluas 360,93 Ha, meliputi di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga seluas 79,3 Ha dan Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 Ha. Kemudian, Kabupaten Sigi seluas 362 Ha yang terletak di Desa Pombewe 201,12 Ha dan Desa Oloboju seluas 160, 88 Ha Kecamatan Sigi Biromaru. Pembangunan hunian tetap akan menggunakan konstruksi tahan gempa.
Selain hunian, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan puskesmas juga menggunakan konstruksi tahan gempa sesuai dengan prinsip Build Back Better. Pembangunan RS Undata dan RS Anutapura di Kota Palu akan menjadi pilot project konstruksi bangunan tahan gempa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika