REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sudaryatmo mengatakan, perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke bus Transjakarta masih sangat minim. Berdasarkan survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sebagian besar penumpang bus Transjakarta merupakan pengguna yang berpindah dari angkutan umum lainnya.
"Perpindahan pengguna mobil pribadi ke Transjakarta itu ada. Tetapi angkanya kecil," ujar Sudaryatmo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/1).
Menurutnya, untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum perlunya konektivitas atau jaringan antara moda angkutan umum lainnya. Ia menjelaskan, seharusnya Pemprov DKI menyediakan angkutan umum yang dapat melayani masyarakat dari rumah hingga ke tempat kerja. Saat ini transportasi umum termasuk Transjakarta belum menjawab kebutuhan tersebut. Sehingga, dalam hal ini Pemprov DKI perlu menambah jaringan untuk menghubungkan angkutan umum yang satu dengan lainnya.
"Kebutuhan konsumen itu kan point to point, angkutan umum termasuk Transjakarta belum menjawab kebutuhan itu," kata dia.
Petugas memperlihatkan kartu Jak Lingko di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (17/12).
Sudaryatmo berharap, program Jak Lingko dapat menjawab kebutuhan konektivitas itu. Akan tetapi, DTKJ mencatat, cakupan operasi Jak Lingko masih terbatas dan harus diperluas. Selain itu, belum tersedianya kartu pembayaran multi akses yang dapat digunakan di transportasi umum lainnya selain Transjakarta.
Ia memaparkan, Jak Lingko bisa mewujudkan konektivitas antarmoda transportasi dengan dilakukannya rerouting atau perubahan rute. Hal itu untuk efisiensi pemanfaatan jalan dan manajemen lalu lintas.
"Memang perpindahan pengguna mobil pribadi itu efektif ke angkutan umum, itu tadi kalau konektivitas jaringan angkutan umum itu sesuai kebutuhan konsumen," jelas Sudaryatmo.
Ia menjelaskan, untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum juga harus dilakukannya integrasi seluruh angkutan umum Jabodetabek. Diantaranya, bus Transjakarta, kereta rel listrik (KRL), Kereta Api (KA) Bandara Soekarno Hatta, serta Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT).
Sudaryatmo memaparkan, ada tiga integrasi yang harus diwujudkan. Pertama integrasi fisik, secara fisik akses masuk dan akses keluar antarmoda transportasi umum harus terhubung demi memudahkan penumpang beralih untuk melanjutkan perjalanannya.
Kedua, lanjut dia, integrasi sistem tarif dengan alat pembayaran berupa kartu multi akses yang dapat digunakan berbagai moda transportasi umum. Ketiga, integrasi sistem informasi, tersedia layanan informasi seperti jadwal perjalanan dan rute sehingga memudahkan konsumen.
Ketua DTKJ Iskandar Abubakar mengatakan, Pemprov DKI harus mengoperasikan LRT dan MRT dengan semaksimal mungkin. Sebab, menurut dia, kedua transportasi umum tersebut dengan citra yang baik dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap angkutan umum.
"Kita akan punya MRT dan LRT, itu akan berubah citra, cara pandang masyarakat terhadap angkutan umum," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika