REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Massa dari berbagai daerah mengikuti tabliq akbar yang digelar oleh Persaudaraan Alumni 212 di kawasan Gladak Jalan Slamet Riyadi Solo, Ahad (13/1). Massa yang hadir mengikuti tabliq akbar membawa berbagai atribut dan bendera Tauhid.
Tabliq akbar ini membuat kawasan Jalan Slamet Riyadi, kawasan Gladak Solo, terpaksa ditutup dan lalu lintas dialihkan ke jalur lainnya.
Massa pada acara tabliq akbar di Solo, dihadiri sejumah tokoh masyarakat seperti Mantan Bupati Wonogiri Begug Purnomosiidi, Ketua 212 Ustad Slamet Maarif, Tokoh Muhammadiyah Amin Rais, dan sejumlah uztad lainnya di Solo Raya.
Massa acara tabliq akbar mendapat penjagaan ketat oleh aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI, mereka memberikan batas waktu hingga pukul 09.30 WIB, karena kegiatan di tempat jalan umum yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat setempat.
Ketua Peraudaraan Alumni (PA) 212 Surakarta, R Djayendra Dewa, mengatakan, pada acara tablik akbar tersebut membangun spirit Persaudaraan Alumni 212. Apa yang menjadi harapannya akan diimplementasikan di Solo.
Djayendra, mengatakan, hal itu, miniatur 212 di Monas. Mereka datang ke Solo akan membangun spirit. Aksi tablik akbar semuanya bisa berjalan dengan baik.
Menurut dia, aksi 212 bukan agenda politik, dapat dilihat yang hadir tidak ada atribut partai. Semua hanya menggunakan bendera tauhid dan baju putih.
"Kami melarang peserta menggunakan atribut partai. Kami juga melarang bicara soal kampanye," katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, M Fajar Saka, pihaknya menurunkan sejumlah anggotanya di sejumlah titik di Kota Solo. "Kami menyebar anggotanya disejumlah titik, nanti hasilnya dirapatkan dan dilihat fakta-faktanya, apakah ada atau tidak pelanggaran kampanye," kata Fajar Saka.
Menurut Fajar, hasil pemantauan baik dengan foto, video, dan alat drone, dihimpun terlebih dahulu, melalui rapat pleno untuk menyimpulkan.
Aparat tak perlu khawatir
Sementara itu, Amien Rais yang datang terlambat menyatakan, kegiatan seperti Tablig Akbar PA 212 tersebut tidak boleh diremehkan. "Jadi saya melihat gelombang untuk merubah atau ada pergantian presiden sudah amat sangat kuat, unstopable, sudah tidak bisa distop lagi. Jadi lebih baik jangan digunakan cara-cara keras yang tidak demokratis," paparnya.
Salah satu pembicara yang juga Ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat, M Taufik, menyatakan, acara tersebut sebenarnya bagian dari penyampaian pendapat di muka umum sehingga tidak perlu berizin, melainkan cukup pemberitahuan. Dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pasal 1, 2, 3, dan 4 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
Menurutnya, aparat tidak perlu khawatir acara tersebut menyebabkan ekses negatif. Sebab, dia menilai, selama kegiatan, nyaris tidak ada rumput yang rusak, semua pulang dengan tertib. Bahkan, dalam waktu satu jam sampah-sampah bersih dengan sendirinya.
"Jadi menurut saya alanglah baiknya di kegiatan-kegiatan mendatang seperti ini pemerintah tidak perlu takut, tidak perlu paranoid karena syaratnya satu, sepanjang panitia menyampaikan pemberitahuan dan ada yang bertanggung jawab, maka kalau kemudian terjadi ekses-ekses negatif kan tinggal dipanggil penanggung jawab dan siapa yang menyerahkan pemberitahuan tersebut," papar Taufik
Selain itu, Taufik juga menilai aparat tidak perlu khawatir terkait kabar datangnya calon legislatif atau calon presiden dan calon wakil presiden. "Baik Pak Prabowo maupun Pak Sadiaga Uno sepertinya timnya bukan tim orang-orang yang bodoh ya, karena kalau datang di arena seperti akan jadi santapan Bawaslu kan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
