Rabu 09 Jan 2019 16:35 WIB

Wagub NTB Paparkan Kendala Rekonstruksi Lombok

Terbatasnya fasilitator menjadi kendala rehabilitasi Lombok.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Dwi Murdaningsih
Prajurit TNI yang tergabung dalam Kogasgabpad Rehabilitasi dan Rekonstruksi  bersama-sama warga bahu membahu memperbaiki pipa saluran air bersih sepanjang 6 km yang rusak akibat gempa di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (22/10).
Foto: dok. Puspen TNI
Prajurit TNI yang tergabung dalam Kogasgabpad Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama-sama warga bahu membahu memperbaiki pipa saluran air bersih sepanjang 6 km yang rusak akibat gempa di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (22/10).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (9/1).

Gubernur dan Wagub NTB melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB. Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah fleksibilitas pemerintah daerah untuk membangun rumah.

Wakil Gubernur NTB Rohmi menyampaikan sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, kata Rohmi, terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut Rohmi, fana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap apabila jumlah fasilitator masih kurang.

"Saat ini, sekitar 44 ribu rumah rusak berat di Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka kami butuh 1.400 orang fasilitator," kata Rohmi.

Hal kedua yang disamapaikan Rohmi terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. "Mohon jangan ada pencairan 50 persen dan 50 persen, sebab dua kali administrasinya," pinta Rohmi.

Sementara itu, Gubernur NTB Zul meminta Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang dibangun. Zul mencontohkan saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, mulai dari pendistribusian bantuan dana stimultan, pendataan kelompok masyarakat (pokmas), progres pembangunan rumah tahan gempa (RTG), dan permasalahan dan usulan tindak lanjut.

"Dana yang sudah ditransfer ke pemerintah daerah sebesar Rp 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar Rp 1,6 triliun," ucap Puan.

Terkait pendataan pokmas, Puan melaporkan sampai saat ini, lokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.

Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka Rekening bank sekitar 1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK dan rekening yang terisi dana sekitar 490 pokmas atau sekitar 7.188 KK.

Mengenai Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun rumah instan sederhana sehat (Risha) sebanyak 3.855 unit, rumah instan sederhana kayu (Riko) sebanyak 7.298 unit, dan rumah instan sederhana konvensional (Riko) sebanyak 6.124 unit. Sementara yang masih dalam tahap proses membangun Risha sebanyak 1.890 unit, Rika 671 unit, dan Riko sebanyak 1.162 unit.

Sedangkan total jumlah Rika yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996 meliputi Lombok Barat sebanyak 585 unit, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 518 unit, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 934 unit, Lombok Utara sebanyak 1.003 unit, Mataram sebanyak 448 unit, Sumbawa dengan 467, dan Sumbawa Barat sebanyak 41 unit.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement