REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjalan. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB Tri Budi Prayino mengatakan pembangunan hunian tetap (Huntap) berstandar rumah tahan gempa (RTG) terus mengalami peningkatan.
Budi menjelaskan 7.200 unit RTG tercatat hingga Rabu (13/2) mulai dibangun untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat (RB) akibat gempa.
"Dari jumlah ini (7.200 unit RTG), sedikitnya ada 440 unit yang sudah selesai dibangun," ujar Tri di Mataram, NTB, Kamis (14/2).
Berdasarkan data Diskominfotik NTB, kata Tri, 7.200 RTG yang sedang dibangun terdiri atas Risha sejumlah 2.648 unit (184 unit sudah selesai), Rika sebanyak 1.783 unit (selesai 112 unit), Riko sejumlah 2.310 unit (selesai 144 unit), RCI sejumlah 40 unit, dan Risba sejumlah 419 unit.
Tri melanjutkan proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan. Untuk rumah rusak berat (RB), hingga Rabu (13/2) tercatat sebanyak 23.743 kepala keluarga (KK) yang sudah menentukan model RTG yang akan dibangun.
Tri menyampaikan data yang dikeluarkan Diskominfotik NTB merupakan data
kompilasi dari pihak terkait seperti BPBD NTB, Dinas Sosial NTB, dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB.
Dari data tersebut, hingga 13 Februari, setidaknya sudah terbentuk 4.177 kelompok masyarakat (pokmas) terdiri atas pokmas rumah rusak berat sejumlah 2.129, pokmas rumah rusak sedang sejumlah 638, dan pokmas rumah rusak ringan sejumlah 1.410. Dari 4.177 pokmnas tersebut, yang sudah mendapatkan SK bupati atau wali kota sebanyak 4.107 KK.
Tri menambahkan untuk rekening pokmas yang sudah terbentuk sejumlah 3.852 terdiri atas rekening pokmas rusak berat sejumlah 1.804, rekening pokmas rusak sedang sejumlah 638, dan rekening pokmas rusak ringan sejumlah 1.410.
"Untuk data rekening masyarakat yang sudah terisi sejumlah 160.944 atau sebesar 75,71 persen dari total rumah rusak yang sudah ber-SK. Rekening masyarakat yang sudah dibagi sejumlah 131.599 atau sebesar 61,90 persen dari total rumah yang sudah ber-SK," kata Tri.
Sebelumnya, Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI, Benny Susianto menyampaikan dana bantuan tidak akan diberikan dalam bentuk uang kepada warga, melainkan dalam bentuk bahan atau matrial. Benny menilai, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan sehingga uang tersebut benar-benar untuk pembangunan rumah.
"Karena negara memberikan bantuan dana itu harus dipakai untuk membangun. Oleh sebab itu manfaatkan dana tersebut untuk keperluan membangun rumah, tidak boleh diluar dari kepentingan itu," ujar Benny saat meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) di Lombok Barat, Rabu (13/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
