REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascatsunami yang menerjang lima kabupaten di sekitar Selat Sunda masih menyisakan banyak pekerjaan. Hingga Sabtu (5/1) jumlah korban tercatat 437 orang meninggal dunia, 9.061 orang luka, 10 orang hilang dan 16.198 orang mengungsi.
Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Banten disepakati bahwa selesainya masa tanggap darurat pada Jumat (4/1) maka dilanjutkan dengan periode transisi darurat menuju peralihan selama 2 bulan yaitu 6 Januari 2019 hingga 6 Maret 2019.
"Penanganan darurat masih dilakukan. Sudah banyak pengungsi yang kembali ke rumahnya. Mereka adalah pengungsi yang rumahnya tidak rusak," kata Sutopo.
Data dari BNPB menyebutkan, di Kabupaten Pandeglang terdapat 296 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, dan 7.972 orang mengungsi. Sebanyak 1.071 rumah rusak berat dan rusak sedang, dan 457 rumah rusak ringan.
"Selama masa transisi darurat ini akan dibangun hunian sementara (huntara)," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/1).
Huntara dibangun untuk menampung pengungsi yang rumahnya rusak berat dan rusak ringan. Huntara diperlukan untuk meminimalisir gejolak sosial dan mengantisipasi musim hujan agar pengungsi dapat lebih nyaman.
Diperlukan waktu selama dua bulan untuk membangun huntara sebelum dilakukan pembangunan hunian tetap yang waktunya lebih panjang. Pemda Pandeglang akan mengajukan dana siap pakai ke BNPB untuk pembangunan huntara. Pengerjaan fisik huntara akan dilakukan oleh TNI.
Sementara itu, untuk penanganan darurat di Kabupaten Lampung Selatan masa tanggap darurat diperpanjang selama dua pekan yaitu 6 Januari 2019 hingga 19 Januari 2019. Korban tsunami di Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, dan 6.999 orang mengungsi.
"Sebanyak 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 97 rumah rusak ringan. Sesuai kesepakatan dan rapat koordinasi tidak ada pembangunan huntara di Lampung Selatan. Namun dengan pembangunan hunian tetap untuk relokasi," kata Sutopo
Sudah tersedia lahan seluas dua hektare untuk pembangunan hunian tetap. Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PUPR akan melakukan land clearing, Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan akan menyiapkan siteplan, desain dan rencana anggaran. Bupati Lampung Selatan akan mengajukan dana siap pakai BNPB untuk pembangunan huntap dan fasilitasnya dalam relokasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika