REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menginginkan Pemerintah Pusat memastikan sistem peringatan dini tsunami berfungsi. Pemerintah Pusat harus memastikan hal itu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta BPPT
"Salah satu masalah bencana yang terjadi kemarin (tragedi tsunami di kawasan Selat Sunda) adalah tidak berfungsinya alat sistem peringatan dini," kata Jazuli Juwaini dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (2/1).
Menurut dia, kepastian sistem peringatan dini tsunami agar dapat berfungsi dengan baik seperti di Selat Sunda adalah karena aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terus aktif dan cuaca yang dinamis. Sehingga, lanjutnya, kepastian itu juga harus benar-benar diwujudkan dengan benar, baik dalam rangka operasional alat tersebut hingga memastikan adanya anggaran yang memadai untuk itu.
Ia juga mengemukakan kewaspadaan merupakan hal yang esensial antara lain agar berbagai kalangan masyarakat juga dapat siaga dan berpotensi meminimalkan korban jiwa.
Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat benar-benar mengawasi agar alat deteksi dini tsunami tidak mengalami kerusakan ke depannya. "Terkait kerusakan alat, banyak faktornya, di antaranya disebabkan oleh dinamika alam," kata Abdul Halim.
Menurut dia, pengawasan dapat dilakukan sejak awal, yaitu kepada tahap penganggaran pembelian alat spesifikasi yang diperlukan. Abdul Halim yang menjabat direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga mencontohkan, pengawasan tersebut jangan sampai misalnya terjadi mark up yang ujung-ujungnya juga berpotensi terkait dengan tindak pidana seperti korupsi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melengkapi dirinya dengan alat pendeteksi dini gelombang tsunami. "Ke depan saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi 'early warning system' yang bisa memberikan peringatan-peringatan dini kepada kita semua, kepada masyarakat," kata Presiden dalam jumpa pers saat meninjau fasilitas pariwisata di Hotel Mutiara Carita, Pandeglang, Banten, Senin (24/12).
Presiden Jokowi juga meminta tim evakuasi dan bantuan untuk segera memantau daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak tsunami.
Ikuti Whatsapp Channel Republika