REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) menyampaikan, ketidakadilan ekonomi sangat terasa pada dunia bisnis. Sebanyak 97 persen lebih pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, namun akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal hanya 30 persen. 

Wakil Ketua Umum PIM R Siti Zuhro mengatakan, usaha besar yang jumlahnya kurang dari tiga persen menguasai akses permodalan hingga 70 persen. Di sisi lain, ketimpangan sangat memprihatinkan ketika 1 persen orang terkaya menguasai 46,6 persen total kekayaan penduduk. 

"Dan 10 persen orang terkaya menguasai 75,3 persen total kekayaan seluruh rakyat. Ketimpangan juga terjadi ketika 70 persen bahan baku perekonomian adalah produk impor," kata Siti kepada Republika.co.id, saat konferensi pers refleksi akhir tahun DN PIM di Kantor CDCC/ DN PIM, Kamis (27/12).

Dia menerangkan, fenomena-fenomena tersebut merupakan salah satu faktor utama lahirnya ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Sehingga memicu berbagai konflik, ketegangan dan depresi sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini semua telah mendorong terjadinya kekerasan pemodal (capital violence) dan intrusi politiknya yang mendorong munculnya resistensi politik.

Untk itu, Siti menyarankan, pemerintah hendaknya tidak sekedar manis di bibir, namun pahit dirasakan. Pemerintah harus menjadikan UMKM sebagai anak emas baik dalam jargon maupun kenyataannya. Penyakit ketidakadilan yang memicu berbagai abnormalitas sosial ekonomi, harus diatasi secara substantif, bukan kebijakan pemberi harapan palsu.

"UMKM harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bukan sebagai penonton, produk UMKM Indonesia harus menjadi primadona atas produk impor agar rezeki ibu pertiwi terbagi rinci ke seluruh generasi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika