REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.000 sertifikat tanah untuk warga Jawa Barat di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12). Presiden mengatakan, pemerintah mempercepat penyerahan sertifikat tanah, karena banyaknya keluhan yang diterimanya terkait sengketa tanah atau lahan.
Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada perwakilan 12 orang penerima di Lapangan Sepakbola Bojong Kiharib Cigombong, Kabupaten Bogor. Presiden Jokowi meminta 4.000 penerima sertifikat tanah mengangkat sertifikat yang telah diterima untuk dihitung.
"Ini untuk menunjukkan bahwa penerima sertifikat tanah bukan hanya 12 yang di depan saja tetapi juga yang lain," kata Presiden Jokowi.
Sebanyak 4.000 penerima sertifikat tanah itu berasal dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk warga Jabar itu Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah mempercepat penyerahan sertifikat tanah karena setiap ke kunjungan ke daerah mana pun, keluhan yang masuk ke telinganya adalah sengketa tanah atau lahan.
"Sengketa terjadi karena masyarakat tidak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya. Ini penyebab mengapa terjadi sengketa lahan," ujarnya.
Jokowi menyebutkan ada sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan. "Sengketa lahan menghabiskan waktu, biaya dan lainnya," ucapnya.
Jokowi menyebutkan di Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus didaftar dan beraertifikat. Saat ini baru 46 juta yang bersertifikat sehingga ada 80 juta bidang tanah belum bersertifikat. Dulu BPN hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat per tahun sehingga masyarakat harus menunggu bertahun-tahun mendapatkan sertifikat tanahnya.
"Kita minta BPN bekerja keras supaya masyarakat bisa menerima sertifikat tanahnya, " katanya. Ia menyebutkan pada tahun 2017, BPN menerbitkan lima juta sertifikat tanah, tahun 2018 sebanyak tujuh juta dan tahun 2019 ditargetkan sembilan juta sertifikat tanah.
"Kita harapkan pada 2024 di Jabar semua sudah bersertifikat," kata Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika