REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan dana bantuan partai politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak digunakan untuk kepentingan kampanye. Hasto mengatakan, dana APBN itu digunakan partai untuk pendidikan politik.
"Kami punya sekolah kepala daerah. Seluruh caleg, bukan hanya mengikuti psikotes, tapi juga mengikuti sekolah partai, itu dana APBN yang dipakai," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (20/12).
Sekretaris Tim kampanye Nasional (TKN) kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu mengungkapkan, dana kampanye PDIP memakai sistem gotong royong. Artinya, dia melanjutkan, dana bersumber dari para caleg dan simpatisan sesuai dengan kultur partai.
Dia mengatakan, pemeriksaan dana juga dilakukan oleh auditor eksternal guna memastikan akuntabilitas anggaran. Sementara, dana para caleg dikelola mandiri namun tetap dilaporkan kepada partai.
"Laporannya nanti kami integrasikan bersama-sama ke KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Hasto lagi.
Hasto mengungkapkan, sumber lainnya adalah dana dari DPP PDIP yang diperoleh dengan bergotong royong. Dia mencontohkan penggunaan dana dii Pilgub Jawa Tengah saat mememangkan Ganjar Pranowo di mana Wakil Ketua DPR Utut Adianto menyumbang Rp 150 juta untuk kampanye pemenangan.
"Ini model yang kami bangun, sehingga beban tak hanya di calon kepala daerah atau caleg saja, tapi kita pikul bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul," kata Hasto.
Hasto melanjutkan, sistem serupa diteraokan dalam perhelatan Pilpres 2019. Bahkan, dia mengatajan, safari politik juga tak mengganggu dana bantuan APBN.
Lebih jauh, Ketua DPP PDIP Djarot Saeful Hidayat mengatakan, saham PDIP meruoakan milik rakyat. Dia mengatakan, saham partai dimiliki oleh masyarakat yang menikmati hasil pembangunan yang dilakukan oemerintahan Jokowi-JK.
"Kami memang tidak perlu jual saham. Karena saham itu dimiliki oleh mereka yang ada di bawah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
