REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polda Jawa Timur (Jatim) terus melakukan penyelidikan terkait amblesnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya. Penyidik pun telah meminta keterangan dari tiga korporasi yang dianggap bertanggung jawab atas amblesnya jalan utama di Surabaya tersebut.
“Sudah ada tiga perusahaan yang kami mintai keterangan, iya salah satunya PT Nusa Kontruksi Enjiniring,” kata Kapoda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Luki Hermawan melalui sambungan telepon kepada Republika, Kamis (20/12).
Dari hasil pemeriksaan tiga perusahaan tersebut terang Luki, muncul dugaan bahwa penyebab amblesnya Jalan Gubeng disebabkan karena pembangunan basement Rumah Sakit Siloam yang tidak sesuai prosedur. Ada indikasi pengurangan standar mutu dan kualitas sehingga menyebabkan amblesnya tanah di Jalan Gubeng ini.
“Iya banyak itu (yang diduga tidak sesuai spesifikasi) sekarang juga masih dalam pendalam tim labfor,” kata Luki.
Dalam penyelidikan ini, kepolisian juga melibatkan tenaga ahli, asosiasi konsultan, dan badan penelitian dan pembangunan Kementrian PUPR. Keterangan para ahli tersebut sambungnya, yang kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti temuan di lapangan serta ketergantungan para saksi atau pekerja proyek.
Wakapolda Jawa Timur Brigadir Jenderal Polisi Toni Harmanto ditunjuk sebagai ketua tim yang akan fokus melakukan penyelidikan peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya. Toni mengaku, sejauh ini pihaknya sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan, dengan melibatkan saksi ahli, teknisi, dan fakta-fakta di lapangan terkait peristiwa yang terjadi pada Selasa (18/12) malam tersebut.
"Dan sudah terlihat ada dugaan kesalahan teknis proyek (perluasa Rumah Sakit Siloam) dalam peristiwa ini dan kita sedang memperdalam," ujar Toni saat meninjau lokasi kejadian pada Kamis (20/12).
Seperti diketahui, Jalan Raya Gubeng Surabaya tepatnya di sekitar gedung RS Siloam mendadak ambles pada Selasa (19/12) malam. Akibatnya, jalan tersebut berlubang dan menganga dengan kedalaman lebih dari 30 meter dengan lebar 15 meter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika