REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY gencar melakukan pelatihan kerja. Program latihan kerja ini dilaksanakan di Balai Latihan kerja yang tersebar di empat kabupaten dan satu di provinsi.
Saat ini, kata Kepala Disnakertrans DIY, Andung Prihadi Santoso, kondisi Balai Latihan Kerja baik di kabupaten maupun provinsi relatif sudah mencukupi. Namun yang menjadi kendala selama ini di BLK kekurangan instruktur.
Menurut dia, adanya kekurangan instruktur tersebut sudah berlangsung selama 10 tahun lebih dan ini yang dihadapi BLK di seluruh DIY. "Karena banyak yang pensiun dan ada moratorium untuk PNS termasuk instruktur," ujarnya, saat Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Pemda DIY, di Gedhong Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, Jumat (14/12).
Diungkapkan, kekurangannya sekitar 11 orang. Kebutuhan instruktur di lima Balai Latihan Kerja sekitar 46 orang dan sekarang hanya ada 32 orang instruktur. "Setiap tahun ada instruktur yang pensiun," kata Andung.
Pada bagian lain, ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka di DIY dari sisi pendidikan didominasi lulusan SMK dan perguruan tinggi. Yakni 33,07 persen untuk lulusan SMK dan 29,96 persen untuk lulusan perguruan tinggi. Sementara jenis pekerjaan di DIY sekitar 54 persen merupakan sektor informal dan sekitar 45 sektor formal.
Sementara itu, pimpinan rombongan kunjungan kerja Komisi IX DPR, Nurmansyah E Tanjung mengatakan pihaknya ingin melihat sejauhmana kebijakan pemerintah pusat dilaksanakan di daerah.
Secara umum, ia menilai, di DIY sudah cukup baik. Dari aspek ketenagakerjaan yang disampaikan kepala Disnakertrans DIY, imbuhnya, semua BLK yang ada berfungsi dengan baik, namun masih kekurangan instruktur.
"Karena itu, dalam kunjungan kerja ini kami akan melakukan peninjauan ke Balai Latihan Kerja dan akan melihat seberapa banyak kekurangannya, bagaimana ratio alat dengan instrukturnya," kata Nurmansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika