REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mut'i merasa kecewa melihat perdebatan-perdebatan tak mutu yang muncul pada tahun politik ini. Sebab, dia mengatakan, perdebatan yang ditunjukkan para politisi hanya saling menepis isu, bukan membicarakan program lima tahun ke depan.
"Tidak ada debat program, adu argumentasi terkait program lima tahun ke depan. Yang ada itu hanya tangkis menangkis isu," ujar Mu'ti saat menjadi pembicara dalam Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi Kerukunan Antar-Umat Beragama pada Tahun Politik di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (13/12).
Karena itu, dia pun menyebut, proses perdebatan yang tidak bermutu tersebut sebagai proses pembodohan demokrasi. Sementara, kata dia, PP Muhammadiyah telah medorong demokratisasi tersebut selama 20 tahun.
Dia berharap, pada awal tahun mendatang masing-masing Capres-Cawapres Pemilu 2019 sudah mulai berdebat tentang program-program yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan. Sehingga, masyarakat tidak menjadi apatis terhadap politik.
"Paling tidak mulai bulan Januari ini sudah mulai lah ada program-program yang dibahas untuk digambarkan bagaimana Indonesia lima tahun ke depan dari program calon presiden dan waki; presiden," kata Mu'ti.
Terkait pemilihan anggota legislatif, ia mengatakan, perlu diperhatikan karena saat ini masyarakat juga sudah mulai apatis. Sebab, akhir-akhir ini banyak anggota legislatif dan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
"Saya kira agama punya kekuatan moral yang sangat tinggi untuk bagaimana berperan sebagai kekuatan untuk mencegah korupsi itu dari sisi moralitas dan dari sisi teologi masing-masing," jelas Mu'ti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika