REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, mengatakan, kementerian Keuangan mengalokasikan dana Rp 3 triliun untuk semua kelurahan Kota Bogor.
“Jadi seluruh daerah akan diberikan kemudahan dengan menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan teleconference dan juga berbagai hal terkait dengan informasi-informasi untuk pengalokasian dana transfer ke daerah tahun anggaran 2019,” katanya, Selasa (11/12).
Pemerintah pusat berencana memberikan alokasi dana untuk kelurahan yang besarannya diprediksi mencapai Rp 3 triliun untuk kelurahan-kelurahan. Menurut Usmar dana tambahan transfer untuk pengelolaan kelurahan tidak akan jauh dari prediksi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yakni setiap kelurahan diprediksi mendapat alokasi dana tambahan sekitar Rp 200 hingga Rp 300 juta.
Namun hal itu masih bergantung fiskal dan bagaimana penilaian pemerintah pusat kepada Kota Bogor. “Jika fiskal bagus, daya beli bagus. Jika PAD tinggi, tingkat inflasi rendah, kelihatannya tidak menjadi prioritas,” ujarnya.
Usmar menambahkan, jika pada tahun 2019 hal tersebut terealisasi, patut disyukuri karena percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya untuk kemudahan mobilitas masyarakat di sekitar setiap kelurahan akan lebih cepat.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, APBN atau APBD harus dirancang dan digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. " Untuk keadilan dan pemerataan sosial guna mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika