REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah, TNI menggunakan bom dalam melakukan pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Nduga, Papua. Menurutnya kabar tersebut hanya propaganda untuk membuat rakyat resah.
"Enggak ada (TNI gunakan bom). Tapi, kalau gunakan granat pelontar, memang iya. Suaranya kalau buat orang awam sama dengan bom, suaranya sama tapi barangnya beda. Kalau bom dijatuhkan dari udara, ini dilontarkan dari senapan, jadi jangan sampai ada berita simpang siur seperti itu," jelas Wiranto usai menggelar Rapat Koordinasi tentang penyelesaian permasalahan Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/12).
Hadir dalam rapat koordinasi itu, antara lain, perwakilan Polri, perwakilan TNI dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, operasi pengejaran kepada KKB Nduga masih terus dilakukan oleh Satgas terpadu TNI dan Polri.
"Memang ada berita simpang siur tentang jumlah pasukan. Saya sampaikan bahwa memang ada satuan bantuan non organik, tidak hanya organik pasukan Brimob dan TNI di Papua dikerahkan. Tapi kita datangkan dari pasukan non organik dari luar Papua apakah itu Brimob maupun Kopassus," kata Wiranto.
Pengerahan pasukan Brimob dan Kopassus untuk mengejar KKB Nduga sangat dibutuhkan karena medannya yang sangat sulit, sehingga dibutuhkan personil yang terlatih. Dalam kesempatan itu, Wiranto menegaskan, pemerintah tidak akan akan berdiskusi dengan KKB.
"Saya tidak akan berdiskusi dengan kriminal, mereka klaim apa saja nggak saya jawab gak benar, itu pasti," katanya.
Menurut Wiranto, mereka melakukan suatu propaganda membuat masyarakat resah dan masyarakat ketakutan. "Untuk apa saya jawab. Yang penting negara tetap punya kewajiban melindungi segenap tumpah darah dan warga negaranya. Mereka klaim biarin aja, klaim apapun jelas mereka kriminal melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan, harus kita lawan," tegas Wiranto.