REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan geopartal kebijakan satu peta di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12). Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menyelesaikan penetapan batas desa.
Jokowi mengatakan, masalah batas desa dan kelurahan hingga kini masih belum bisa diselesaikan. "Dan ini agar dikoordinasikan tehnis pemetaannya dengan tim badan informasi geospasial," ujarnya pada Selasa.
Jokowi mengatakan, kebijakan satu peta ini menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. "Yang namanya tumpang tindih pemanfaatan lahan, semakin ke lapangan semakin tahu di mana urusannya itu. Dengan kebijakan one map policy ini, tadi tumpang tindih bisa kita selesaikan," ujar Jokowi.
Kebijakan satu peta ini juga dapat membantu merencakan pembangunan secara lebih akurat yang bukan hanya berdasarkan data. Dengan peta ini pun seluruh kepemilikan lahan juga akan diketahui sehingga akan memudahkan pembangunan.
"Misalnya Bu Sri Mulyani memiliki tanah di mana ketahuan semuanya, Pak Ketua DPR punya konsensi di mana ketahuan semuanya," ujar dia.
Selama ini, kata Jokowi, tiap kementerian dan lembaga memiliki masing-masing peta. Karena itu, data di setiap kementerian dan lembaga pun juga tak sinkron satu sama lain.
Lebih lanjut, Presiden meminta kementerian dan lembaga agar menindaklanjuti kebijakan satu peta ini. Yakni, dengan melakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan dan memanfaatkan peta indikatif tumpang tindih IGT untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan.
"Kementerian dan lembaga dan daerah serta pemda perlu bekerja sama dan berkolaborasi untuk menyelesaikan isu-isu tumpang tindih, hilangkan ego sektoral. Karena kalau kita berkolaborasi ini akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," jelas Jokowi.
Baca juga, Menko Darmin: Perlu Kerja Sama Atasi Tumpang Tindih Lahan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
