REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mendatangi Kantor KPU untuk memastikan kelanjutan penanganan daftar pemilih yang ganda dalam DPT Pemilu 2019. BPN merasa khawatir terhadap potensi adanya penggelembungan suara dalam daftar pemilih yang ganda.
Adapun perwakilan BPN yang hadir yakni Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Juru Bicara BPN Pipin Sopian. Selain beraudiensi dengan KPU, BPN juga menggelar pertemuan dengan Bawaslu pada Senin (10/12) malam.
Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, mengakui jika pihaknya berkonsentrasi untuk mempertanyakan tentang 31 juta data pemilih ganda dari Kemendagri.
"Karena kami masih berasumsi dan masih ada pertanyaan besar jangan-jangan itu menjadi pintu masuk penggelembungan suara. Jadi kita datang untuk memastikan perkembangannya," ujar Priyo kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).
Dia pun menegaskan BPN masih mempertanyakan motif Kemendagri yang tiba-tiba mengungkapkan adanya data pemilih ganda sebanyak 31 juta. Sementara itu, berdasarkan keterangan KPU, perkembangan perbaikan data pemilih yang masih ganda itu sudah mencapai 90 persen.
Selain itu, BPN menanyakan perihal akses kepada tim capres-cawapres untuk melihat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari DPT yang ada saat ini. Menurut Priyo, BPN meminta tanda bintang-bintang yang ada pada NIK dibuka semuanya.
Pihaknya menyadari bahwa hal itu tidak diperbolehkan menurut undang-undang. "Setidaknya dengan cara itu membuat kami merasa nyaman. Sehingga kalau ada pihak-pihak tertentu yang menggunakannya sebagai akrobat untuk menambahi atau menggelembungkan suara, sejak awal kami sudah tahu dan ikut memeriksa itu semua," tegasnya.
Terpisah, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan semua warga negara Indonesia yang sudah berhak menggunakan hak pilih harus difasilitasi oleh KPU. BPN tidak ingin ada pemilih yang tidak terakomodasi.
"Kami tidak mau ada satu warga negara pun yang tercecer hak pilihnya. Sebaliknya, kami juga tidak ingin ada pemilih yang terdata dua kali, atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Karena itu kami sangat fokus mengawal DPT ini," kata Muzani.
Menurut Muzani, pihaknya masih merasa janggal karena data ganda sebanyak 31 juta pemilih itu disampaikan ke KPU ketika tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sudah dilakukan. Sebab, DP4 merupakan kewenangan Kemendagri.
"Ketika kemudian KPU melakukan coklit atas DP4 itu, dan ditetapkan ada 185 juta pemilih, kemudian Kemendagri menyerahkan data lagi sebanyak 31 juta kami sangat kaget. Apalagi data itu bukan disebut sebagai DP4, melainkan hasil analisis data DP4," tuturnya.
Sementara itu, Komisioner KPU, Viryan, mengatakan rapat pleno terbuka penetapan DPT Pemilu 2019 secara final akan dilakukan pada Sabtu (15/12). Sebelumnya, pada Rabu (12/12) KPU akan melakukan sinkronisasi data hasil perbaikan DPT dari seluruh daerah.
Saat ini, kata Viryan, hampir semua kabupaten/kota sudah melakukan pleno penetapan hasil perbaikan data DPT tahap kedua. Daerah-daerah yang terdampak bencana pun mulai melakukan rekapitulasi.
Selain itu, data pemilih yang ganda sebanyak 31 juta dari Kemendagri juga sudah 90 persen diselesaikan oleh KPU. "Kami akan selesaikan semuanya dan insyaallah ditetapkan dalam pleno terbuka penetapan DPT Pemilu 2015 pada 15 Desember," tegasnya.
Sebelumnya, Viryan mengungkapkan hingga saat ini KPU telah menyelesaikan pencatatan data sebanyak 191 juta pemilih Pemilu 2019. Jumlah ini terdiri dari sekitar 189 juta pemilih dalam negeri dan dua juta pemilih luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
