REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, mengatakan lebih dari 200 politisi terjerat tindak pidana korupsi dalam tiga tahun terakhir. Di antaranya, ada petinggi DPR yang, DPRD, dan kepala daerah.

"Sejak Desember 2015 lupa persisnya, tetapi ada sekitar 200 orang lebih (terlibat korupsi). Wakil Ketua DPR dan Ketua DPR lumayan banyak. Kerugian negara juga banyak sekali," ujar Laode kepada wartawan usai mengisi diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (9/12).

Dia melanjutkan, pada peringatan hari antikorupsi 4-5 Desember lalu, KPK mengangkat tema korupsi di sektor politik. Selain didasari angka di atas, ada banyak sekali pejabat terpilih yang kemudian berurusan dengan KPK.

"Mulai bupati, DPR, DPRD, banyak sekali. Itulah kami tekankan temanya di sektor politik," tegas Laode.

Kemudian, pada 11 Desember nanti, KPK pun akan memperingati hari antikorupsi di semua level. Menurut Laode, nantinya sejumlah kementerian, dari Kemenag, Kemendikbud hingga Kemenristekdikti akan diajak serta dalam peringatan ini.

Peringatan ini, kata Laode, penting sebagai momen pengingat kepada masyarakat. Dia mengatakan, masyarakat adalah agen antikorupsi yang sebenarnya. Karenanya, dia mengimbau masyarakat selalu berlaku jujur dan menghindari segala bentuk tindakan yang menciptakan peluang korupsi.

"Kalau berurusan dengan aparat penegak hukum jangan kita menawarkan sesuatu sogok atau kalau berurusan regulator jangan kita memulai menawarkan. Bahkan masyarakat tanya service ada ongkos resmi berapa dan minta kwitansi kalau tidak ada jangan dikasih. Aparat masak begini terus, kita bukan negara miskin kita negara sangat kaya karena missmanagement dari puluhan tahun sampai sekarang jadi begini terus," tegas Laode.

Ikuti Whatsapp Channel Republika