Sabtu 08 Dec 2018 21:47 WIB

Senator Papua Usulkan Bentuk TPF untuk Usut Pembantaian

Penyelidikan TPF dinilai lebih komprehensif.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Teguh Firmansyah
Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat (7/12)
Foto: Jeremias Rahadat/Antara
Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat (7/12)

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Senator asal Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marvin Sadipun Komber meminta pemerintah membuat Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menelusuri peristiwa pembantaian 19 pekerja Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Menurutnya, kasus pembantaian pekerja proyek jalan Trans-papua tersebut harus ditangani secara serius. TPF menurutnya, dinilai mampu menyelidiki peristiwa pembantaian tersebut secara mendalam.

"Kita tidak bisa menanggapi ini dengan biasa-biasa saja. Karena itu saya minta presiden untuk membentuk tim pencari fakta terhadap kasus nduga ini. Bentuklah TPF, karena korban yang mati begitu banyak," ujar Marvin saat ditemui wartawan di sela-sela forum Regional Diplomat Meeting, Kuta, Bali, Sabtu (8/12).

Baca juga, Pembantaian Nduga, Teroris di Tanah Papua.

Menurutnya, dalam TPF akan melibatkan banyak pihak mulai dari Polri/TNI, Kementerian terkait, Komnas HAM. Sehingga ia menilai lebih komprehensif dalam penyelidikannya.

"TPF harus dibentuk, dan TPF itu yang akan menjelaskan, melibatkan Pemerintah Papua bersama dalam TPF itu dan kemudian bisa menjelaskan akar masalahnya apa, lalu bagaimana caranya kita menindaklanjuti," ujar Marvin.

Ia juga meminta kepolisian untuk menjelaskan detil para pelaku pembantaian itu. Sebab, ia menilai, selama ini masyarakat lebih hanya tau tindakan itu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurutnya kepastian siapa dalang di balik kejadian itu penting. Hal itu guna untuk mencegah timbulnya permasalah baru terjadi lagi. "Supaya apa? mencari dalang itu jangan kemudian membuat keresahan yang baru di masyarakat sipil," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement