Ia menekankan, siapa pun korbannya, baik pekerja sipil maupun personel TNI, pembunuhan di Nduga harus dikecam. Namun, pemerintah harus berhati-hati menyikapi kejadian itu. Operasi militer, kata Cahyo, bisa menimbulkan trauma dan ketakpercayaan yang semakin menjauhkan warga Papua dari Indonesia. “Orang Papua bisa punah, identitas dan martabat mereka hancur kalau operasi militer dilanjutkan,” ujar dia.
Solusi yang bisa dilakukan, kata Cahyo, adalah mengaktifkan dialog lintas sektoral yang sempat digagas Presiden Joko Widodo setahun lalu, tetapi belum ada tindak lanjutnya. “Dialog itu kata kuncinya,” ujarnya menegaskan.
Faktor militer
Sedangkan, aktivis HAM Papua Natalius Pigai menilai, pembantaian terhadap 31 pekerja PT Istaka Karya tidak ada kaitannya dengan rasa suka-tidak suka masyarakat Papua terhadap pembangunan Jalan Trans-Papua. "Pembangunan ruas jalan itu siapa yang tidak suka? Pastilah suka. Tapi, ketidaksukaan itu adalah karena ada keterlibatan TNI Angkatan Darat itu," kata dia, Rabu (5/12).
Pigai menjelaskan, bahaya tersebut bukan terhadap tentara, melainkan karyawan yang mengerjakan pembangunan. Sebab, karyawan sipil di sana pun akan dianggap sebagai bagian dari TNI AD atau sebagai mata-mata mereka. "Tentara punya senjata, tapi karyawannya itu yang bisa kena bahaya, apalagi di daerah pedalaman," ujar dia.
PT Istaka Karya selaku pihak kontraktor pembangunan jembatan Trans-Papua menyatakan, 28 pekerja yang ditugaskan di Distrik Yigi merupakan warga sipil. Sekretaris PT Istaka Karya, Yudi Kristianto, menegaskan, tidak ada unsur TNI-Polri yang dipekerjakan dalam pembangunan jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak.
"Mereka semua 28 orang dari sipil, murni pekerja profesional di bidang konstruksi. Tidak ada dari unsur TNI-Polri satu pun," katanya melalui sambungan telepon.
Yudi juga menyampaikan, proyek pekerjaan jembatan Trans-Papua di Kabupaten Nduga sudah berjalan sejak 2016. Untuk pekerjaan di Distrik Yigi, baru digarap sekitar enam hingga delapan bulan terakhir.
Selama pekerjaan jembatan itu, kata Yudi, belum pernah ada laporan dari pegawai PT Istaka Karya yang mendapat intimidasi dari pihak manapun. Untuk pekerjaan di sana, belum pernah ada (gangguan).
"Untuk pelaksanaan pekerjaan di sana sampai saat ini belum pernah mengalami gangguan, apalagi sifatnya seperti ini," ujarnya.
(muhammad ikhwanuddin, ed: fitriyan zamzami)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
