REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 14 partai politik nasional yang menjadi peserta Pemilu 2019 sepakat untuk menandatangani pakta integritas Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang diinisiasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) tak hadir dalam penandantanganan SIPP yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (4/12)
Pimpinan tertinggi partai yang hadir diantaranya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang; Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sementara selebihnya merupakan sekretaris jenderal partai atau setingkatnya.
Penandatanganan SIPP ini sebagai salah satu rangkaian acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka perayaan hari antikorupsi dunia pada 9 Desember. Diketahui, SIPP yang disusun KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan melibatkan akademisi, LSM dan juga unsur partai politik itu meliputi kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.
Ada empat poin integritas yang ditandangani pimpinan partai politik. Keempat poin integritas parpol tersebut yakni menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan SIPP, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan ketidakhadiran kedua partai tidak dapat dikatakan kedua partai tersebut tidak mendukung dan tidak berkomitmen mewujudkan SIPP. Hal ini lantaran komitmen menerapkan SIPP tak cukup hanya dengan pernyataan dan penandatanganan di atas kertas.
"Bahwa hari ini tidak datang, tentu tidak berarti tidak ikut mendukung dan tidak berkomitmen mewujudkan SIPP. Setelah hari ini kan tak cukup hanya penandatanganan," kata Febri di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).
Nantinya, setelah kegiatan hari ini, KPK bakal mengajak seluruh pimpinan partai, termasuk PBB dan PKS untuk kembali duduk bersama. Dalam pertemuan berikutnya, KPK dan pimpinan partai akan menyusun secara lebih rinci untuk membangun sistem integritas partai.
"Walaupun sebenarnya buku panduannya sudah ada di sini. Jadi termasuk parpol yang belum datang, tentu tetap akan diajak dan dilibatkan dalam upaya menyusun perbaikan ke depan bersama-sama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
