REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya membangun sistem layanan publik yang sederhana dan transparan. Menurutnya, sistem yang sederhana dan transparan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Jika sistem pelayanan sederhana cepat dan transparan maka tidak ada relevansi untuk menyuap. Yang menyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan. Karena pengusaha ingin cepat," ujar Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan peresmian pembukaan konferensi nasional pemberantasan korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta, Selasa (4/12).
Tidak hanya sistem layanan masyarakat, proses pengambilan kebijakan alokasi anggaran negara serta kebijakan lainnya pun juga harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Presiden menilai upaya pemerintah untuk membenahi sistem kebijakan dan pelayanan publik harus dilanjutkan dengan cara-cara yang lebih inovatif.
Seluruh sistem, baik sistem demokrasi, sistem hukum, sistem akuntansi, dan juga cara kerja birokrasi harus dapat mencegah tindak pidana korupsi. "Harus bisa memfasilitasi cara kerja yang cepat dan efisien, yang inovatif, serta berorientasi pada tujuan yang hasilnya dinikmati masyarakat luas, hasilnya untuk kemajuan bangsa," ucap Jokowi.
Karena itu, Jokowi pun meminta seluruh pihak untuk memangkas regulasi yang berbelit-belit dan tak efisien sehingga dapat turut mencegah terjadinya tindakan suap menyuap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
