REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diajarkan kembali di sekolah. Ketua MPR Zulkifli Hasan menyambut baik terkait wacana tersebut, hanya saja metode penyampaiannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Saya setuju tapi metodenya harus disesuaikan dengan sekarang," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/11).
Menurutnya pemahaman anak muda terhadap Pancasila tidak lagi menguat seperti dulu sebelum pelajaran PMP dan penataran Pedoman Pengahayatan, dan Pengamalan Pancasilan (P4) hilang. Oleh karena itu menurutnya Pancasila harus diajarkan secara radikal dan kuat di kalangan anak muda.
"Sekarang ini (penguatan ideologi) hilang. Kalau tidak ada tentu mereka akan mencari yang lain. Oleh karena itu pendidikan itu penting," ujar politikus PAN tersebut.
Sementara itu ia menganggap penyampaian PMP melalui metode doktrin dirasa sulit diterapkan di zaman ini. Maka menurutnya untuk menentukan seperti apa metode yang tepat maka perlu ada kajian mendalam. "Maka harus ada kajian, duduk bersama, metode yang tepat itu seperti apa. Itu metodenya, kalau isinya sama," jelasnya.
Sementara itu hal senada juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Anang Hermansyah. Anang mendukung rencana dihidupkannya kembali PMP oleh Kemendikbud.
"Saya 100 persen mendukung rencana tersebut. Namun catatannya harus ada modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan jaman," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan modifikasi yang dimaksud adalah terkait dengan materi dan pola penyampaian materi. Menurutnya materi PMP harus dimodifikasi dengan perkembangan dan kebutuhan jaman. "Materi PMP harus disesuaikan dengan kebutuhan generasi millennial yang berkarakter inovatif dan kreatif," katanya.
Anang menambahkan, PMP juga dapat dijadikan mata pelajaran yang berisi national interest (kepentingan nasional) bagi bangsa Indonesia terkaiit proyeksi SDM Indonesia di waktu mendatang. Selain itu Pancasila sebagai norma dasar berbangsa dapat dikontekstualkan dengan kebutuhan kita saat ini.
"Kita buat daftar kepentingan nasional untuk dimasukkan dalam materi PMP," imbuhnya.
Di samping modifikasi dari sisi materi, pria yang juga seorang musisi tersebut menilai PMP juga harus dimodifikasi dari sisi penyampaian ke anak didik. Menurutnya, penyampaian materi PMP harus dibuat semenarik mungkin.
"Hilangkan kesan lama bahwa PMP materi komplementer yang menjenuhkan. Pemerintah harus membuat pelatihan khusus bagi tenaga pendidik dalam penyampaian materi PMP," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
