REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menyesalkan langkah Badan Intelejen Negara (BIN) yang memaparkan data 41 masjid terpapar paham radikal ke publik. Menurut Syarief Hasan cara BIN tersebut bukan menyelesaikan persoalan.
"Justru cara BIN mengumumkan ke publik masjid terpapar radikalisme itu timbulkan kegaduhan," kata Syarief Hasan kepada wartawan, Sabtu (24/11).
Menurut Syarief, seharusnya laporan BIN itu tidak diekspos ke masyarakat. Laporan BIN cukup disampaikan ke presiden untuk dicegah kalau memang benar paham radikal tersebut ada di beberapa masjid.
Tapi, Syarief menyayangkan yang terjadi justru diekspos di masyarakat. Akibatnya, kata dia, muncul pro kontra di masyarakat dan unat Islam seperti saat ini. Membuat kegaduhan dan perpecahan diantara umat Islam.
Syarief mengusulkan kedepan lebih baik bekerja secara senyap. Kalaupun butuh koordinasi antara kelompok umat Islam tanpa harus terekspos ke publik dan media.
"Saran saya kalaupun mau diekspos koordinasikan dengan ormas Islam dan presiden, apakah bisa dipublish atau tidak," tegas Syarief Hasan.
Staf Khusus Kepala BIN, Arief Tugiman mengungkapkan ada 41 masjid di kementerian dan lembaga yang terpapar paham radikalisme. Hal ini dia sampaikannya dalam diskusi Peran Ormas Islam Dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Sabtu (17/11) lalu.
Arief menjelaskan, 41 masjid itu terdiri dari 11 masjid kementerian, 11 masjid di lembaga dan 21 masjid BUMN. Dari data ini, Arief menjelaskan jika ada tujuh masjid dengan paparan radikalisme kategori rendah, 17 masjid terpapar radikalisme kategori sedang dan 17 masjid terpapar radikalisme kategori tinggi.
Arief mengakui mendapatkan hasil survei itu dari Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M NU). Namun, kini pengungkapan hasil survei terhadap 41 masjid itu menjadi polemik.
Baca juga: Peringatan Haedar Sebelum Dahnil Jadi Terperiksa di Polda
Baca juga: Kapolda: Tak Ada Muatan Politis Terkait Pemeriksaan Dahnil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
