REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menyiapkan sebanyak 1.333 sumur resapan atau drainase vertikal. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Ricki Marojahan Mulia mengatakan, hal itu ditujukan untuk menghilangkan genangan, konservasi air, dan juga penurunan muka tanah.
“Ke depannya kami rencanakan 1.333 sumur resapan, atau drainase vertikal. Itu 1.300 itu untuk sumur dangkal, yaitu untuk menghilangkan genangan dan konservasi air. Kemudian ada sumur yang sedang juga,” kata Ricki, Kamis (22/11).
Dia menjelaskan, drainase vertikal itu nantinya akan dapat memasukkan air ke dalam gorong-gorong untuk mencegah penurunan muka tanah. Sehingga, kata dia, jika turun banjir akan diserap dalam drainase itu.
Pada 2018 ini, pihaknya telah membuat beberapa drainase vertikal itu untuk uji coba. Dia menyebut ketika hujan, drainase vertikal itu menampung air cukup banyak ditandai adanya genangan yang cukup tinggi.
“Sekarang sudah selesai kami bangun, tapi kami menunggu kalau hujan bisa benar-benar diserap atau enggak. Karena memang bisa, tapi membuktikan dulu nih secara riil di lapangan,” jelas Ricki.
Ketika telah terbukti secara riil bisa menyerap, maka pihaknya akan melanjutkan proyek tersebut. Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan perihal uji coba ini. Namun masih enggan menjelaskan bagaimana kelanjutannya dan berapa jumlah yang dilakukan uji coba.
Uji coba itu, kata dia telah dilakukan sejak September 2018. Setiap drainase vertikal memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Drainase vertikal itu dibangun sesuai dengan kebutuhan. “Tergantung kebutuhan, kalau banjir 50 meter kubik itu kita bisa bangun 70 meter kubik,” kata dia.
Pihaknya menyebut akan membangun drainase vertikal itu di beberapa tempat yang sering tergenang banjir. Misalnya, kata dia, drainase vertikal itu dibangun di daerah-daerah komunal, yang padat masyarakat.
“Daerah yang padat masyarakat, tapi //enggak// ada selokannya, itu kan kalau hujan air //enggak// bisa mengalir kemana-mana. Kita bantu dengan sumur resapan,” kata dia.
Ketika ditanya lebih spesifik daerah di Jakarta, dia menyebut kemungkinan pembangunan drainase vertikal dilakukan di seluruh DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu. Sebab, kata dia, wilayah Jakarta Utara memiliki muka air tanah yang tinggi.
“Jadi kita gali setengah meter sudah air, kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu,” kata Ricki.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan membenarkan soal penurunan tanah yang serius di kawasan pesisir utara Jakarta. Oleh sebab itu, pihaknya tak memberhentikan program-program kerja terutama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) berupa tanggul pantai.
“Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kawasan pesisir utara itu mengalami penurunan yg cukup serius, karena itu mengapa di sana dibangun program NCICD yang dengan pemerintah pusat untuk tanggul yang berada di pantai,” kata Anies di Hotel Shangri-La, Rabu (21/11) malam.
Pihaknya menyebut akan meneruskan dan menuntaskan proyek tersebut. Dia berharap, proyek itu dapat digunakan untuk menjaga dan mengamankan air laut yang naik ke permukaan tanah.
Selanjutnya, dia menyebut akan mempersiapkan program drainase vertikal yang diharapkan dapat mengisi tanah dengan air yang cukup. Hal itu dilakukan di samping dengan meminimalisasi pengambilan air tanah secara masif.
“Itu sebabnya mengapa sekarang kita masif menyiapkan drainase vertikal. Harapannya pada saat musim penghujan kita membantu untuk mengisi tanah-tanah kita dengan air yang cukup,” kata Anies.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengatakan, Pemprov DKI harus segera melakukan percepatan proyek NCICD. Dia juga meminta kepada Gubernur untuk menyelesaikan pipanisasi oleh PAM Jaya.
“Jika kita tidak melakukan apapun itu bisa terjadi makanya segeralah lakukan percepatan. Kapan yang namanya NCICD kelar, kapan penurapan kapan kemudian Pam menyelesaikan tugas-tugasnya untuk pemasangan pipanisasj sehingga orang tidak memakai air bawah tanah,” kata Bestari di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11).
Pengambilan air bawah tanah, kata dia, adalah salah satu penyebab yang paling utama terjadinya penurunan level tanah. Sementara masyarakat tak bisa dihentikan begitu saja menggunakan air bawah tanah.
Hal itu lantaran PAM Jaya belum berhasil dikoordinasikan oleh Gubernur untuk memenuhi 50 persen ketersambungan pipanisasi ke rumah-rumah warga. “Jadi masih gunakan air tanah, ya turunlah tanah,” kata Bestari.
Oleh sebab itu, dia meminta Anies untuk cepat ambil sikap untuk mendorong PAM Jaya segera melakukan pemasangan masif pipanisasi ke seluruh warga Jakarta.” Lakukan sesuatu, selesaikan NCICD, selesaikan yang terkait itu semua,” jelas Bestari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
