REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Sekitar seribu warga umat Islam dan Hindu mengikuti tradisi "Perang Topat" di Pura Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/11) sore. Pembukaan 'Perang Topat' dimulai dengan pelemparan ketupat berukuran kecil oleh Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, bersama para pejabat dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta tokoh masyarakat Sasak (etnis Lombok).
Pelemparan ketupat ke arah kerumunan warga dilakukan setelah Shalat Ashar atau dalam bahasa Sasak Rarak kembang waru (gugur bunga waru). Sekitar seribu warga yang terdiri atas orang tua, dewasa dan anak-anak tampak bersemangat saling melempar dengan ribuan ketupat yang disediakan oleh panitia acara.
Atraksi tersebut juga disaksikan oleh belasan wisatawan asing dari berbagai negara. Mereka mengabadikan momen tersebut dengan cara memotret dan mengambil video.
Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, mengatakan tradisi 'Perang Topat' merupakan bentuk pluralisme. Karena rangkaian acaranya melibatkan dua umat berbeda agama, yakni Islam dan Hindu.
Gambaran keharmonisan umat beragama tersebut terlihat pada ritual mengarak kerbau. Masing-masing tokoh agama memegang tali kerbau saat mengarak keliling taman Pura Lingsar. "Kenapa bukan sapi atau babi yang diarak, karena kerbau sebagai simbol penghormatan kepada umat Islam dan Hindu. Alangkah indahnya kenyataan yang dibungkus dengan kesadaran total bahwa kita semua mahluk Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa) untuk merajut persaudaraan dan perdamaian," katanya.
Ia berharap apa yang dilakukan oleh warga Kabupaten Lombok Barat tersebut bisa dijadikan sebagai contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga komitmen warga negara yang sudah menyepakati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap kokoh dan milik bersama demi menyongsong masa depan yang lebih baik.
Fauzan juga meminta Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk agar mendiskusikan dengan seluruh pemangku adat supaya tanggal penyelenggaraan tradisi 'Perang Topat' sudah bisa dipastikan satu tahun sebelumnya. "Itu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk saya. Perlu dibangun kesepakatan antara pemerintah daerah dan tokoh adat, terutama masyarakat yang tinggal di taman Pura Lingsar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
